Rentan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa

Jakarta, Matangasa – Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa terdapat enam poin yang menciptakan adanya penyalahgunaan Anggaran Dana Desa.

Syarif menjelaskan saat berada di depan puluhan kepada desa atau lurah yang menghadiri tempat kediaman KPK bahwa keenam poin tersebut. Pertama, pengadaan barang dan jasa yang tak relevan atau bersifat fiksi.

“Kedua, melebihkan alokasi pengeluaran dana yang tidak mengikutsertakan warga dalam musyawarah desa, penyimpangan dana desa bagi keperluan dirinya sendiri, serta kurang ketatnya sistem pengawasan dan penggelapan honor aparat desa,” ungkap Laode Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/08/2017).

Syarif mengungkapkan, pemerintah sekarang ini berniat untuk meningkatkan anggaran dana desa menjadi dua kali lebih besar pada 2018 mendatang. Ia berharap, seluruh kepala desa tak melakukan keenam poin yang menimbulkan penyalahgunaan anggaran dana desa.

“Saya yakin bapak-bapak tidak, tapi saya berpikir itu yang perlu kita ingat-ingat. Jangan sampai kita mengerjakan ke enam poin di atas. Jika tidak melakukan hal tersebut, maka Insya Allah kita tidur nyenyak, tidak selalu kepikiran polisi,” ungkap Syarif.

Berkaitan dengan peningkatan anggaran dana desa dari sebelumnya sebesar Rp 60 triliun menjadi sebesar Rp 120 triliun per tahun ini direspons positif oleh pihak KPK. setidaknya, dengan alokasi dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Namun saya selalu berharap berhubung bapak dan ibu yang hadir ke sini adalah yang berprestasi. Diberi uang seberapa pun dapat digunakan guna kebajikan dan kemaslahatan warga desa,” pungkas Syarif.

(os/af)
Baca Juga :  Suhu Politik AS memanas, Nilai Rupiah Berada di Atas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *