Angkutan Berbasis Online : Solusi Atau Ancaman?

Oleh : Asep Ikbal

Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Sekolah Pascasarjana UPI

MATANGASA, Bandung -Kehadiran angkutan berbasis online sebagai suatu manifestasi pemanfaatan kemajuan teknologi seakan membawa masalah baru terutama di Indonesia dewasa ini. Sesuatu disebut masalah jika adanya ketidaksesuaian antara yang seharusnya (das sein) dan realita yang terjadi (das sollen).

Pertumbuhan angkutan umum berbasis online terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia terutama di perkotaan, namun semua menjadi masalah tatkala adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kehadiran angkutan umum berbasis online tersebut yakni angkutan berbasis konvensional. Persoalan yang sederhana yakni mengapa angkutan berbasis online yang dikriteriakan tidak sah itu lebih diminati oleh kebanyakan pengguna dibandingkan dengan angkutan umum konvensional yang sudah jelas-jelas sah secara izin dan peraturan?

Berangkat dari psikologis pengguna layanan, masyarakat akan lebih memilih sesuatu yang membuatnya nyaman, lebih menguntungkan, efektif dan efisien. Jika ditinjau dari sosiologi hukum, barangkali tidak begitu banyak masyarakat yang memilih angkutan konvensional dan meninggalkan angkutan berbasis online berdasarkan kesadaran hukum, artinya bahwa polemik angkutan berbasis online yang terjadi bukan terletak pada entitas kehadiran online itu sendiri, namun akibat dari masyarakat memilih untuk menggunakan angkutan umum berbasis online.

Seandainya masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap sikap yang diambil dalam memilih angkutan mana yang seharusnya dipilih menurut positivistik hukum, maka angkutan berbasis online tidak akan banyak berkembang karena permintaan yang rendah, namun lain cerita ketika permintaan itu semakin meningkat.

Mengapa Memilih Angkutan Berbasis Online?

Efektifitas dan efisiensi menjadi tren baru dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, serta dijadikan sebagai landasan yang digunakan dalam pengambilan sikap atau keputusan yang menyangkut persoalan besar (rumit) hinggal hal-hal yang sederhana termasuk memilih angkutan umum sebagai sarana transportasi. Kehadiran angkutan umum berbasis online memberikan variasi pilihan kepada masyarakat, lalu mengapa masyarakat terutama di perkotaan bisa dengan begitu mudahnya menerima serta memberikan respon positif terhadap angkutan umum berbasis online tersebut padahal berdasarkan peraturan hukum itu tidak sah?

Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan masyarakat memilih angkutan berbasis online, yakni aspek kenyamanan, aspek biaya dan aspek efektifitas waktu. Pertama adalah aspek kenyamanan. Kenyamanan penumpang dalam menggunakan angkutan umum setidaknya ditinjau dari dua aspek utama, yakni aspek fisik dan non fisik.

Baca Juga :  Membangun Ukhuwah Islamiyah melalui Silaturahmi

Aspek fisik berupa kondisi kendaraan yang digunakan oleh penyedia layanan, Dalam membangun kualifikasi kelayakan kendaraan, baik angkutan umum konvensional maupun berbasis online memiliki kriteria masing-masing. Pada angkutan umum berbasis konvensional dilakukan peremajaan serta uji KIR kendaraan sedangkan pada angkutan umum berbasis online digunakan kriteria batas maksimal usia angkutan yang digunakan misalnya paling tua adalah 10 tahun. Dengan demikian mengakibatkan layanan yang diberikan berdasarkan aspek fisik angkutan, memang tidak sedikit angkutan umum konvensional yang masih bagus dan baru, namun tidak sedikit juga yang menurut kriteria pengguna layanan sudah kurang layak digunakan, sedangkan angkutan umum berbasis online menawarkan angkutan yang lebih baik mulai dari low class hingga hight class.

Aspek non fisik yakni menyangkut pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan terutama driver. Perilaku pengendara menjadi aspek yang sangat penting berkorelasi menentukan kenyamanan penumpang. Pemandangan yang ditunjukan oleh pengemudi angkutan umum pada umumnya menggambarkan kegiatan yang kurang disukai oleh pengguna layanan, misalnya sopir yang merokok, kurang rapih dalam berpenampilan, kurang ramah terhadap penumpang dan sebagainya. Akibatnya penumpang menjadi kurang nyaman namun jarang yang berani protes secara langsung mengenai kondisi tersebut.

Kedua adalah aspek biaya, jika dihitung angkutan berbasis online lebih mahal dibandingkan dengan angkutan umum konvensional, namun jika digunakan oleh 5 orang penumpang relatif sama. Sehingga masyarakat kebanyakan merasa lebih untung menggunakan angkutan berbasis online, bisa lebih nyaman, cepat dan mengandung gengsi dengan biaya yang relatif sama. Ketiga adalah aspek efektifitas waktu.

Di negara berkembang seperti Indonesia, masyarakat mulai menjadikan waktu menjadi berharga yang artinya waktu memiliki nilai yang tinggi. Dalam prakteknya memang ada taksi konvensional yang menyediakan layanan cepat bagi mereka yang sangat menghargai waktu, namun biayanya cukup tinggi. Di masyarakat menengah ke bawah, angkutan umum seperti angkot terkadang jauh dari kata tepat waktu. Ngetem dalam istilah orang awam menjadi pemandangan yang biasa di jalanan, belum ditambah macet. Ada angkot yang terkadang cepat namun ugal-ugalan, sehingga angkutan berbasis online sekali lagi menjadi pilihan masyarakat karena lebih cepat, nyaman dan memiliki nilai gengsi.

Baca Juga :  Kuda Hitam, Perlukah di Pilpres 2019?

Angkutan Umum Legal

Dalam peristilahan hukum dikenal dengan adanya sesuatu yang legal dan illegal, legal artinya telah diatur oleh hukum secara sederhana dikatakan sah, sedangkan illegal berarti tidak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak sah. Secara umum dalam penetapan beroperasinya suatu angkutan umum memerlukan izin trayek dan sebagainya, sehingga memiliki legalitas hukum kemana saja wilayah yang boleh dijangkaunya. Sehingga itulah sebabnya mengapa angkutan berbasis online menuai protes di berbagai daerah di Indonesia, karena banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan serta angkutan berbasis online itu dirasa tidak sah beroperasi sebagai angkutan umum.

Dalam praktek memilih angkutan umum sebagai sarana transportasi, hendaknya masyarakat memilih angkutan yang legal dan sah digunakan, mau bagaimanapun argumentasi yang dibangun termasuk aspek-aspek yang dibangun di atas, tidak serta merta menjadikan angkutan berbasis online yang belum dilegalkan itu menjadi legal digunakan, sehingga secara tidak terasa, masyarakat sedang mempraktekkan perilaku atau tindakan melawan hukum dalam memilih angkutan, namun apakah pilihan masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai celah penghakiman?

Sejatinya tujuan penyelenggaraan negara salah satunya adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum melalui berbagai model kebijakan, mengapa diadakan angkutan umum sebagai sarana transportasi masyarakat? Hal tersebut merupakan cara pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan mobilitas bagi yang belum memiliki angkutan, sehingga walaupun masyarakat tidak memiliki angkutan pribadi, namun dapat terus beraktivitas dengan menggunakan angkutan umum. Artinya bahwa masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai kambing hitam dalam semua masyarakat yang timbul apalagi diposisikan sebagai pihak yang bersalah, karena pada hakekatnya pelayanan umum diciptakan untuk kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Proyeksi : Solusi atau Ancaman

Kegaduhan mengenai angkutan berbasis online tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, berbagai aksi penolakan angkutan berbasis online timbul di beberapa kota seperti Bandung dan Cirebon yang terjadi baru-baru ini. Diprediksi aksi-aksi serupa akan menjalar ke kota-kota lainnya seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Di beberapa kota memang sudah dilakukan rekonsiliasi mengenai hal tersebut seperti pembatasan wilayah operasi angkutan berbasis online dengan adanya zona-zona merah. Namun tidakkah pemerintah serta penyedia layanan menjadikan perkembangan angkutan berbasis online sebagai evaluasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum konvensional?

Baca Juga :  Menyoal Status tersangka Kandidat Pilkada

Berbicara soal legalitas itu berbicara soal proses pembuatan keputusan, pilihannya sederhana saja, pertama jika angkutan berbasis online itu dianggap illegal, maka dibuatlah kebijakannya agar menjadi legal. Kedua jika tidak diatur maka statusnya tetap illegal yang artinya akan terus berposisi sebagai masalah. Peranan masyarakat dalam memilih angkutan berbasis online menjadi variable bebas yang menentukan, artinya bahwa masalah inti dari problematika ini bukanlah terletak hanya pada kehadiran angkutan berbasis online namun pada pilihan masyarakat. Jadi solusi sederhana namun cukup sulit dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan penyedia layanan angkutan umum konvensional dapat mempengaruhi psikologis masyarakat agar mau memilih angkutan konvensional daripada angkutan berbasis online.

Pekerjaan rumah yang berat untuk menata kembali angkutan umum yang sudah semeraut terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya dan Makasar, termasuk menyulap angkutan umum konvensional yang kualitas fisik dan pelayanannya setara bahkan lebih dari angkutan berbasis online. Anggaplah kemunculan dan perkembangan angkutan berbasis online sebagai kasih sayang dan surat dari Tuhan agar kualitas angkutan umum konvensional di Indonesia dapat ditingkatkan menjadi semakin baik dan nyaman.

Andaikata angkutan online sudah terlanjur meluas dan semakin berkembang, maka itu adalah sebuah tantangan bahkan mungkin solusi bagi pemerintah yang muncul secara alamiah sebagai jawaban atas keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan lebih baik, pemerintah hanya tinggal mengatur dan menetapkan kebijakan yang adil bagi semua mengenai legalitas angkutan berbasis online serta melakukan rekonsiliasi. Atau jika tidak diatur, maka selamanya angkutan berbasis online akan menjadi ancaman bagi angkutan konvensional terutama dalam hal pendapatan.

Artinya ketegasan sikap dari pemerintah baik di pusat maupun daerah harus segera dilakukan agar tidak mengesankan bahwa adanya problematika ini seakan dipelihara sebagai komoditi konflik. Dengan demikian masyarakat tidak melulu menjadi korban atas adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut.

(ar/fe)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *