Penggembosan Peran LPTK Melalui Program PPG

Oleh : Asep Ikbal

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana

Universitas Pendidikan Indonesia

Bandung, Matangasa -Tanda-tanda kematian esensi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) diantaranya universitas-universitas yang dahulunya merupakan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (eks-IKIP), salah satunya dapat diketahui dengan melihat kekuatan dan sepak terjang suatu LPTK untuk selalu eksis melahirkan para pendidik yang profesional. Eksistensi LPTK dari zaman ke zaman tidak perlu diragukan lagi dan telah teruji, kecuali pada abad ini. Post-modernisme selalu menuntut pembaharuan-pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk konsepsi mengenai pendidikan, sehingga pada bagiannya tidak dapat terelakan lagi terjadinya benturan-benturan konsepsi dan pemikiran terhadap penciptaan suatu kebijakan yang dianggap mewakili zamannya. Yang disayangkan adalah bangsa kita yang cenderung menyenangi hal-hal formalistis dan normatif sebagai akibat tuntutan standar, sehingga tidak jarang eksistensi yang dikejar namun melupakan esensi. Haruskah guru meniru profesi dokter yang harus melakukan pendidikan keprofesionalan setelah lulus sebagai sarjana kedokteran? Mengapa para sarjana pendidikan alumni LPTK dapat disamakan dengan para sarjana non-kependidikan? Mengapa program PPG tidak terintegrasi dengan program perkuliahan di LPTK sehingga secara otomatis seorang sarjana pendidikan ketika lulus juga memiliki lisensi/ sertifikat guru profesional?

Profesionalisme Pendidik

Profesionalisme menjadi ide pemikiran yang kian menyusup ke dalam setiap bidang kehidupan termasuk pendidikan. Hal tersebut tidak dapat ditolak karena memiliki tujuan yang esensial. Hampir semua kitab suci agama selalu menjelaskan bahwa setiap urusan harus ditangani oleh ahlinya, jika tidak maka tunggulah kehancurannya atau dengan kata lain orang yang tepat pada tempat yang tepat menjadi kata kunci keberhasilan mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai itu diperlukan upaya-upaya kongkrit, atau dengan kata lain, profesionalisme tidak terjadi karena kebetulan namun harus diciptakan. Jika dewasa ini Indonesia digegerkan dengan berbagai kasus “penghinaan” terhadap guru baik yang menyebabkan luka-luka hingga ada guru yang meninggal dunia, maka jika ditanya siapa yang salah dalam hal ini? Tentu akan banyak yang menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut dan lebih tertarik untuk menyatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan takdir Tuhan yang tidak dapat ditolak lagi.

Baca Juga :  Pro Kontra Pengesahan Perppu Ormas dalam Rapat Paripurna DPR RI

Suka ataupun tidak suka, kita harus berani melakukan evaluasi terhadap peristiwa yang menyakitkan tersebut sebagai bahan refleksi agar tidak terulang kembali. Jika ada dua variabel antara guru dan murid, maka mana yang harus profesional dalam kegiatan di persekolahan atau di dalam kelas, guru yang harus profesional atau murid yang harus profesional? Tentu kita memiliki jawaban yang sama. Undang-undang dan peraturan lain menyatakan bahwa guru yang profesional salah satunya ditunjukan dengan telah mengikuti program keprofesionalan sebagai guru atau yang kini biasa disebut Pendidikan Profesi Guru (PPG). Suatu konsekuensi logis bahwasanya LPTK hanya menciptakan guru-guru yang tidak profesional, sememtara itu realitas dilapangan masih sangat banyak guru yang mengajar dan belum mengikuti pendidikan keprofesionalan, namun karena tuntutan kebutuhan akan guru akhirnya memaksa kondisi didayagunakannya para sarjana pendidikan yang belum tersertifikasi sebagai guru. Artinya bahwa sistem Pendidikan Keguruan yang menciptakan guru yang tidak profesional, sehingga ketika dilapangan banyak guru yang tidak memahami mengenai psikologi pendidikan, banyak guru yang tidak memahami bagaimana cara memperlakukan siswa yang memiliki keberagaman, banyak guru yang tidak mengerti bagaimana memberikan pembelajaran kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan bakat yang berbeda bahkan banyak guru yang tidak memahami esensi dari pendidikan itu sendiri, sehingga pada akhirnya mal-praktek dalam dunia pendidikan menjadi salah satu problematika pendidikan Indonesia dewasa ini.

Akhirnya negara seakan-akan memberikan intruksi kepada lembaga pendidikan untuk membuat lubang kuburan yang akan dijadikan sebagai kuburannya sendiri. Profesionalisme menjadi tuntutan yang nyata namun kita sibuk merumuskan konsep baru untuk menjawab tantangan profesionalisme tersebut dengan terlebih dahulu mencabut marwah atau memberikan klaim tidak profesional terhadap entitas yang berperan dalam menciptakan guru-guru yang mendekati profesional dan telah teruji dari masa ke masa di republik ini. Sehingga kita masuk ke dalam ruang kegamangan antara ketidaksesuaian teori dan praktek pendidikan.

Baca Juga :  Mahasiswa Memimpin, Memimpin Mahasiswa

Penggembosan LPTK

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki kiprah besar yang sangat dihormati oleh bangsa ini, karena LPTK secara konsisten melahirkan guru-guru yang dengan ikhlas ikut serta mewujudkan salah satu tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun “kegarangan” LPTK dewasa ini mencoba untuk “ditidurkan” oleh berbagai upaya pelemahan. perguruan tinggi pencipta guru sangat mempengaruhi sistem pendidikan berskala nasional. Jika pendidikan guru berhasil melahirkan para pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional maka wajah pendidikan akan terlihat berseri-seri dan begitu manis, sedangkan jika perguruan tinggi keguruan gagal melahirkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, maka wajah dunia pendidikan akan Nampak begitu lesu dan suram, sehingga salah satu strategi asing untuk merusak bahkan menghancurkan tatanan dunia pendidikan kita salah satunya adalah dengan melakukan penggembosan terhadap peran dan fungsi LPTK dalam menciptakan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.

Tentu hingga saat ini kita tidak dapat melakukan judgment bahwasanya PPG merupakan suatu bentuk konspirasi dalam upaya melakukan penggembosan terhadap LPTK, hal tersebut masih sangat spekulatif, namun pada akhirnya jika kita berpikir dengan menggunakan pendekatan logika normatif maka hanya akan menciptakan beberapa distorsi. Pertama sarjana pendidikan bernilai sama dengan sarjana non-pendidikan. Untuk mengikuti PPG maka peserta diperuntuhkan bukan hanya bagi sarjana pendidikan saja namun juga non-kependidikan. Hal ini menimbulkan suatu asumsi bahwa apa bedanya sarjana pendidikan dengan non kependidikan? Barangkali latar belakang dikeluarkannya kebijakan semacam itu dalam rangka memberikan kesempatan kepada bidang keilmuan lain untuk menjadi guru dan sama halnya ketika sarjana pendidikan juga memiliki kebebasan untuk mengimplementasikan keilmuannya pada bidang ilmu lain, umpamanya banyak sarjana pendidikan yang bekerja di bank, pegadaian, pengadilan, bidang teknik dan sebagainya. Kondisi tersebut bukan suatu dasar argumen yang dijadikan pembenaran namun suatu kondisi yang harus dibenahi. Banyak sarjana bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan keilmuannya karena tidak adanya jaminan terhadap implementasi keilmuannya secara proporsional.

Kedua adalah PPG dijadikan upaya peningkatan keprofesionalan pendidik yang formalistik dan bukan dijadikan sebagai upaya yang esensial. Mengapa saat ini PPG tidak dijadikan ke dalam satu paket bagi para mahasiswa jurusan pendidikan? Sehingga setelah lulus sebagai sarjana pendidikan, para sarjana tersebut langsung mengikuti program keprofesionalan tanpa harus sulit memikirkan berbagai persyaratan dan mekanisme yang rumit, sehingga keraguan terhadap perguruan tinggi keguruan yang sudah mulai melemah dalam melahirkan guru-guru profesional dapat ditanggulangi dengan program PPG yang terintegrasi. Dengan model PPG yang sekarang ini mulai dikembangkan melalui berbagai seleksi dan tahapan, maka timbul suatu asumsi bahwa tidak semua sarjana pendidikan dapat mengikuti program PPG tersebut. Jika demikian, lantas untuk apa masih dibuka banyak jurusan keguruan bahkan semakin menjamur dewasa ini? Tentu kita tidak suka mengatakan bahwa masih dibuka dan terus dibukanya jurusan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di tanah air hanyalah sebagai komoditas ekonomi saja.

Baca Juga :  Rentan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa

Akhirnya kita memiliki kesimpulan terhadap problematika tersebut. Perlu sinkronisasi antara tujuan pendidikan nasional, standar pendidikan nasional dengan elemen-elemen pendidikan nasional, sehingga LPTK tidak terkesan kehilangan atau dicabut marwahnya sebagai lembaga yang melahirkan pendidik dan tenaga kependidikan mengalami pergeseran menjadi lembaga yang menciptakan banyak pengangguran. Jika PPG dilaksanakan terpisah, maka harus dapat dipastikan bahwa semua sarjana pendidikan harus dapat mengikuti PPG. Artinya pemerintah harus melakukan sinkronisasi angka-angka jumlah penerimaan mahasiswa yang masuk ke jurusan pendidikan agar pemetaan kebutuhan akan guru dapat dipetakan dengan baik dan tidak ada lagi sarjana yang kebingungan dan akhirnya “mencaplok” lahan sarjana non-kependidikan. Kita tidak dapat terus memaklumi carut-marut di republik ini, namun dari masa ke masa kita harus selalu belajar untuk menjadi bangsa besar yang disegani dunia.

(ar/fe)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *