Menjadi Pemilih Cerdas di Pilkada 2018

Oleh: Oki Suprianto

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Bandung, MATANGASA -Tahun 2018 menjadi tahun pergelaran pesta demokrasi masyarakat berbagai daerah di Indonesia untuk mencari sosok pemimpin yang akan menahkodai daerahnya masing-masing. Momentum ini menjadi penentuan masa depan tiap daerah, bagaimana tidak hajat yang berlangsung selama beberapa hari akan berdampak selama lima tahun ke depan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam bidang politik untuk menyalurkan hak suaranya saat pemilihan. Hak tersebut dimiliki setiap masyarakat sekurang-kurangnya sejak menginjak usia 17 tahun untuk ikut serta dalam memilih para calon pemimpin daerahnya.

Pesta demokrasi tersebut digelar melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara serentak oleh berbagai daerah di Indonesia. Dilansir dari http://otda.kemendagri.go.id/ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) mendata bahwa pada tahun 2018 ini terdapat 119 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak terdiri atas 12 provinsi, 78 serta kabupaten 29 kota. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah yang cukup sebagai penyelenggara pilkada di tahun 2018, mengingat Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota belum lagi pilkada yag akan diselenggarakan di tahun 2019 mendatang.

Namun demikian, besarnya  angka penyelenggara pilkada di Indonesia tidak serta merta berjalan lurus dengan besarnya kesadaran pemilih yang hadir untuk menyalurkan hak pilihnya saat pemilihan berlangsung. Partisipasi yang disalurkan dalam pemilihan tersebut masih belum bisa terlepas dari adanya dorongan luar sehingga motif memilih masyarakat belum sepenuhnya atas kesadaran dalam dirinya sendiri. Motif memilih tersebut bisa berupa money politic, atas kedekatan, popularitas, bahkan terhadap calon yang memiliki wajah elok. Sungguh sangat disayangkan, motif yang dikedepankan bukan atas dasar rasionalitas atau kualitas dari masing-masing kandidat.

Motif pertama, money politic lebih populer di masyarakat karena pemilih langsung diberikan umpan untuk memilih kandidat dengan jaminan sejumlah uang. Padahal, sejumlah uang yang didapatkan akan habis dalam beberapa waktu saja sehingga sebenarnya sangat mahal harga harga suara. Kedua, faktor kedekatan menjadi hal yang lazim di mana motif memilih masyarakat didasarkan atas kedekatan personal dengan salah satu kandidat. Hal ini memang tidak salah, tapi faktor sosok kepemimpinan kandidat pun tidak boleh dikesampingkan. Ketiga, masyarakat awam memilih kandidat yang hendak mereka pilih berdasarkan popularitas, kandidat yang terkenal dan sering muncul di media itulah yang akan mereka pilih tanpa memperhatikan kapasitas dan kredibilitas kandidat padahal popularitas bukanlah suatu jaminan untuk membangun daerah yang maju. Keempat, faktor ini terjadi pada pemilih yang belum memilihi motif jelas dalam memilih sehingga kandidat yang dipilih berdasarkan kecantikan atau ketampanan semata. Jika lebih jeli lagi, pemilih bisa saja terjebak atas keputusannya itu karena belum sepenuhnya tahu bagaimana track record, visi-misi, serta model kepemimpinan kandidat.

Baca Juga :  Politisi Khusyuk dan Politisi Busuk dalam Pilkada

Motif memilih yang terjadi sebagaimana di atas mungkin masih lumrah terjadi dalam lingkungan sekitar kita, setiap orang memilih sekedar hanya ikut-ikutan, tergiring oleh euforia atau arus. Hal demikian hanyalah sekedar menggugur kewajiban semata tanpa memikirkan jangka panjang terhadap perkembangan dan kemajuan daerahnya masing-masing pasca pemilihan usai. Oleh sebab itu, agar tidak terjebak saat hendak memilih dan bisa memaknai pemilihan dengan bijak maka perlu adanya sikap memilih dengan kecerdasan warganegara (intellegent citizenship).

Pemilih Cerdas

Visi-misi menjadi peletak dasar bagaimana kandidat menjalankan program serta membangun daerah. Faktor ini seharusnya menjadi pertimbangan utama para pemilih sebelum menyalurkan hak pilihnya. Setiap kandidat memiliki visi dan misi yang berbeda, visi–misi tersebut haruslah dapat terukur secara jangka pendek maupun jangka penjang sehingga langkah kandidat ke depan jelas dan tidak muluk-muluk sebatas janji.

Tidak jarang, kandidat dalam pemilihan menyampaikan visi dan misinya begitu banyak dan panjang tapi saat terpilih justru hanya menjalankan beberapa visinya saja bahkan yang lebih parah visi-misi sama sekali tidak berjalan akan tetapi menjalankan atau melanjutkan visi dan misi pemimpin daerah sebelumnya. Betapa tidak bertanggungjawabnya pemimpin seperti ini.

Hal lain yang bisa dilakukan sebelum memilih adalah melihat track record  kandidat, apakah kandidat tersebut pernah tersandung kasus atau tidak. Hal ini penting dijadikan sebagai referensi bagi pemilih agar bisa lebih mengetahui etika dan moral kandidat yang mencalonkan. Meskipun demikian, faktor ini belum menjadi kepastian namun setidaknya sebagai upaya preventif agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Bagaimana pun juga, model kepemimpinan kandidat bisa dilihat dari aktivitas sehari-hari, rutinitas yang dilakukan sebelum ia mencalonkan diri bahkan kontribusi apa saja yang pernah dilakukan kandidat terhadap masyarakat sehingga pencalonannya bukan kepentingan pribadi atau kelompok kepentingan ternetu saja melainkan atas dasar ketulusan untuk mengabdi terhadap negeri melalui daerah.

Baca Juga :  Masihkah kita Mensucikan Kota Al-Quds ?

Hal yang tidak kalah penting adalah pemilih hendaknya bisa memilah dan memilih kandidat yang aspiratif. Kandidat memiliki sikap yang mampu menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat umum sehingga dalam hal ini masyarakat tidak banyak dirugikan atas kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, masyarakat diposisikan bukan hanya sekedar pelengkap pilkada yang memeberikan hak pilihnya dalam pemihan lebih dari itu sebagai insrumen penentu kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, faktor lain adalah yang berkaitan dengan teknis pemilihan yakni pemilih harus lebih jeli dalam memebrikan hak pilihnya saat pemilihan langsung. Saat di TPS pastikan tidak ada pihak manapun yang mengarahkan, mendesak bahkan memaksa pemilih untuk memillih kandidat yang diinginkannya. Jika ini terjadi, pemilih bisa segera melaporkannya kepada TPPU terdekat atau pengawas yang ada. Betapa berharga dan bernilainya hak pilih seseorang sehingga tidak perlu adanya jual-beli suara karena hal tersebut hanya akan membuka jalan kesesatan pemilih untuk menentukan pemimpinnya ke depan.

Parisipatif di Negara Demokratis

Konsekuensi logis bagi negara yang menerapkan negara demokrasi adalah adanya partisipasi aktif dari setiap warga negaranya dalam menentukan kebijakan. Partisipasi tersebut dapat ditenpuh dengan banyak cara salah satunya melalui pemilihan umum atau pemilihan kepada daerah. Sehingga masyarakat sebagai bagian dari warga negara bisa leluasa ikut serta menentukan arah kebijakan.

Momentum pilkada mendatang harus dimaknai sebagai ajang mencari jadti diri daerah ke depan. Proses demokrasi yang berajalan selama beberapa tentu akan berdampak secara jangka panjang selam lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, pemilih harus benar-benar hati-hati saat memilih jangan sampai kesalahan saat memilih menjadi awal kehancuran daerahnya sendiri.

Baca Juga :  Guru Honorer sebagai Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Dengan demikian, Partisipasi warga negara dalam suatu negara demokratis merupakan unsur terpenting atau utama yang mesti dilakukan oleh setiap warga nagaranya dalam proses politik. Mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan sendirinya akan mengalami hambatan manakala warga negaranya tidak partisipatif dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan negaranya. Namun sebaliknya, jika warga negara mampu melibatkan dirinya atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik, maka akan terdorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis.

(ar/fe)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *