Transformasi Republik Baliho Menuju Kampanye Hijau (Green Campaign)

Oleh : Asep ikbal

Guru SMPN 13 Bandung dan Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Sekolah Pascasarjana UPI

Ringkasan: 

  • Penggunaan media kampanye seperti baliho dan spanduk sudah seharusnya mengalami transformasi bentuk dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.
  • Pendapatan daerah dari iklan melalui pemasangan baliho, billboard atau spanduk, tidak boleh menjadi legitimasi perusakan lingkungan di republik ini.
  • Konsepsi kampanye Hijau (Green Campaign) dengan pemanfaatan media virtual harus kita kembangkan dan dihembuskan dari republik Indonesia ke seluruh dunia sebagai salah satu ciri demokrasi yang beradab.  

Seakan menjadi haram hukumnya ketika dalam setiap ajang pemilihan pemimpin dan wakil rakyat baik di daerah kabupaten/ kota, provinsi bahkan nasional jika tidak menggunakan baliho/ Billboard sebagai salah satu media kampanye terhadap masyarakat. Kita dapat dengan jelas melihat berbagai spanduk dan baliho bertebaran dimana-mana baik di pinggir jalan, di jembatan penyebrangan orang, di pasar dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan lebih parahnya lagi, tidak hanya para kontestan pemilu atau pilkada yang mempromosikan diri serta visi misinya melalui media spanduk dan baliho, namun juga penggunaan baliho dipergunakan oleh instansi dan elemen lainnya baik lembaga pemerintah maupun swasta, sehingga setiap hari mata kita harus melihat banyak informasi yang sebenarnya belum tentu penting dan belum tentu kita perlukan.

Dampak yang sangat nyata dari menjamurnya alat peraga kampanye yang ada di jalan raya adalah sampah yang ditimbulkan, selain itu jalan-jalan yang ada di republik ini seakan-akan carut-marut dan tidak bersih lagi, karena semuanya menggunakan baliho dan alat peraga kampanye serupa. Pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentu menggunakan baliho, ajakan-ajakan agar menjauhi narkoba, pornografi, bahkan hingga isu ideologi anti-komunis juga menggunakan baliho. Para pengusaha rumah makan, pengusaha rokok dan pengusaha-pengusaha lain juga menggunakan baliho sebagai alat kampanye produk mereka. Lantas apakah penggunaan baliho di era milenial ini masih relevan dengan semangat zaman dan napas post-modernisme? Mengapa orang-orang ataupun instansi pemerintah maupun non pemerintah masih begitu tertarik dengan penggunaan baliho? Mengapa jalan-jalan di Indonesia tidak bisa lepas dari baliho-baliho yang menjamur?

Baca Juga :  Bitcoin Dalam Perspektif Islam. Bolehkah ?

Antara Sampah dan Rupiah

Mengapa reklame/ baliho/ billboard masih diizinkan untuk digunakan dalam mengkampanyekan calon, ajakan, produk atau jasa tertentu? Padahal kita sudah dapat menerka bahwa dampak terdekat yang dapat ditimbulkan dari semua itu adalah sampah. Bahan yang diguakan untuk pembuatan baliho dan sejenisnya bukanlah bahan yang mudah terurai, sehingga perlu ratusan tahun agar dapat terurai. Selain itu, jalanan di Indonesia juga begitu dipenuhi oleh baliho dan sejenisnya yang mengurangi keindahan kota. Jika melihat ke negara-negara lain, di jalanan itu hanya sedikit bahkan hampir tidak ada baliho-baliho dan sejenisnya yang dipasang dimana-mana. Seakan penggunaan baliho sudah menjadi kegemaran orang Indonesia yang sedang menuju era virtual. Namun mengapa masih digunakan?

Salah satu dampak positif dari penggunaan dan pemasangan baliho dan sejenisnya sebagai media iklan adalah memberikan pemasukan untuk pendapatan daerah. Daerah memiliki penghasilan tambahan dari iklan-iklan yang dipasang. Dengan alasan sumber penghasilan tersebut, pemerintah daerah di Indonesia ini masih mengizinkan bahkan mungkin mendorong agar banyak yang memasang iklan. Apakah pemerintah tidak pernah membayangkan tentang berbagai dampak buruk yang akan timbul dari pemasangan baliho tersebut? Tentu saja pemerintah sudah dapat membayangkan dan sadar tentang resiko yang akan muncul. Namun masih dipertahankan karena pada dasarnya itu adalah suatu pemasukan bagi pendapatan daerah.

Sekarang menuju pilkada serentak 2018 juga sudah mulai “dihiasi” dengan banyaknya baliho/ billboard atau reklame para calon pasangan bupati/wakil bupati, walikota/ wakil walikota maupun Gubernur/wakil gubernur yang menawarkan dirinya dan visi-misinya. Meskipun pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan aturan pembatasan penggunaan baliho/ billboard dalam berkampanye yakni melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017, namun aturan tersebut sangat memungkinkan untuk dilanggar, misalnya dalam peraturan tersebut pasal 28 ayat (2) poin (a) bahwa “baliho/ billboard/ videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota”. Tentu saja KPU maupun Bawaslu memiliki banyak tugas lain yang lebih penting daripada harus menghitung jumlah baliho calon di setiap kabupatennya. Akhirnya hal tersebut akan menjadi anomali dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Baca Juga :  Sudah Sehat, Setya Novanto Pimpin Rapat Pleno Golkar

Media Kampanye Virtual

Di era milenial dewasa ini, tentu kita tidak dapat melepaskan peranan media virtual dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan sesuatu yang seharusnya kongkrit seperti toko, kini telah mengalami transformasi bentuk menjadi toko virtual,begitupun hal-hal lain seperti interaksi sosial ala virtual, transaksi virtual hingga pengajian virtual, namun jika semuanya sudah bisa virtual, mengapa media kampanye yang resmi belum juga mengalami transformasi bentuk menuju kampanye berbasis virtual? Apakah ini masih berbicara soal untung dan rugi? Ataukah penggunaan baliho/ poster/ billboard dan sebagainya secara kongkrit di jalan-jalan adalah hasil survey yang menyatakan bahwa cara-cara tersebut masih efektif dalam memikat calon pemilih?

Perkembangan media seharusnya juga dijadikan sebagai salah satu transformasi dalam melakukan sosialisasi terkait pemilihan umum bahkan kampanye calon. Jika pemerintah daerah telah memiliki mental milenial dan berani mengambil resiko, maka penggunaan baliho dan sebagainya di republik ini tidak lagi mengotori dan mengurangi keindahan di jalan-jalan. Langkah yang paling mudah salah satunya adalah dengan mengalihkan media kampanye menuju media virtual, baik media sosial maupun situs-situs yang ada. Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, serumit apapun media yang ada dewasa ini, namun dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, akan menjadi lebih mudah dan memungkinkan. Misalnya pemerintah bekerjasama dengan semua media sosial seperti facebook, whatsapp dan sejenisnya serta situs-situs lain yang memungkinkan untuk memasang iklan para calon disana, atau para calon membuat sendiri media untuk mempromosikan visi dan misi kepada masyarakat luas sebagai suatu media yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu hambatan yang mungkin digunakan sebagai dalih masih digunakannya baliho/ spanduk dan sebagainya sebagai alat peraga kampanye adalah karena belum semua masyarakat dapat mengakses internet, serta tidak semua masyarakat yang mengakses internet mau mencari tahu mengenai visi dan misi dari para calonnya. Artinya terdapat dua logika dalam penggunaan baliho, pertama adalah sebagai suatu upaya dalam memfasilitasi masyarakat yang belum melek internet (internet literacy) dan yang kedua adalah sebagai suatu cara untuk memaksa masyarakat agar melihat para calon yang akan menjadi pemimpinnya. Sehingga pada akhirnya penggunaan alat peraga kampanye secara konvensional tidak seluruhnya selalu bersifat negatif. Namun seiring dengan terus berkembangnya teknologi dan masyarakat, pemerintah melalui KPU juga harus menyesuaikan dengan tantangan zaman. Jika dahulu calon bupati/ walikota maupun gubernur bebas memasang baliho dalam segi jumlah dan dimesi, sekarang telah dibatasi kuantitas dan dimensinya, mungkin kedepannya ketika masyarakat sudah hampir 100% melek internet, maka penggunaan alat peraga kampanye seperti baliho dan sejenisnya hampir tidak akan diperlukan lagi.

Baca Juga :  Menuju Keinsyafan Pada Demokrasi (Kita)

Dengan demikian peraturan penggunaan baliho dan sejenisnya harus lebih didorong kepada daerah-daerah yang masyarakatnya masih rendah dalam penggunaan internet, sehingga penggunaan alat peraga kampanye tersebut dapat lebih tepat sasaran, sedangkan di daerah perkotaan yang mayoritas masyarakatnya sudah melek media dan internet, maka seharusnya porsi penggunaan alat peraga kampanye lebih sedikit dan dapat memanfaatkan berbagai media lain yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan. Kampenye hijau (green campaign) harus menjadi konsepsi baru dalam pelaksanaan kampanye di Indonesia dewasa ini, mengingat kerusakan bumi telah menjadi salah satu isu global yang harus kita sikapi juga.

Kampanye hijau (green campaign) dengan menggunaan media sosial yang bersifat virtual adalah salah satu langkah nyata kampanye yang lebih murah (low cost campaign) dan kampanye yang lebih beradab (virtue campaign). Tentu kita sebagai bangsa Indonesia tidak ingin jika bangsa lain melihat negara kita sebagai layaknya republik baliho, namun dari republik inilah, kita harus dapat menggelorakan dan membumikan gerakan kampanye hijau (green campaign) kepada dunia internasional. Kita dapat menjadi suatu bangsa yang mampu merubah tantangan dan krisis sebagai suatu peluang.

(ar/fe)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *