Cukup Satu Periode Jadi Pemimpin di Indonesia

Oleh : Asep Ikbal

Guru SMPN 13 Bandung dan Mahasiswa Departemen PKn Sekolah Pascasarjana UPI

Mantan Presiden Republik Indonesia menjadi tersangka kasus korupsi adalah sesuatu yang sangat tidak diharapkan oleh siapapun pada umumnya. Hal ini bukan tanpa alasan, integritas dan kewibawaan mantan presiden harus dijaga agar kewibawaan negara juga tetap terjaga. Maraknya penangkapan terhadap para pemimpin daerah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK menjadi suatu bahan renungan bagi kita tentang mengapa hal ini banyak terjadi akhir-akhir ini? Bagaimana agar hal tersebut tidak terus terjadi? Apakah kita menganggap bahwa banyaknya para pemimpin yang ditangkap sebagai suatu keberhasilan penegakan hukum? Atau kita mengangggap justru hal tersebut adalah kegagalan hukum dalam mencegah dan kegagalan penyelenggaraan negara?

Kebiasaan Memimpin Dua Periode

Rasa-rasanya menjadi haram ketika menjadi pemimpin di republik ini baik pemimpin pada lingkup lokal, regional maupun nasional jika hanya satu periode. Oleh karena itu, seakan menjadi hal yang wajar dan harus seorang yang memimpin untuk melanjutkan dan ikut berkontestasi pada periode selanjutnya. Banyak alasan yang melatarbelakangi mereka mencalonkan diri kembali untuk periode yang kedua. Pertama adalah faktor dorongan dari para pendukungnya. Pada umumnya pendukung dari seorang pemimpin baik yang bersifat sporadis secara individual maupun kelompok dan partai politik akan mendorong jagoannya agar maju untuk mencalonkan kembali.

Kedua adalah faktor orientasi politik pemimpin yang bersangkutan. Seringkali orientasi politik atau lebih tepatnya orientasi pada kekuasaan melandasi pergerakan dan semangat seseorang untuk bertarung dalam dunia politik. Berdasarkan konsepsi yang dimilikinya, bahwa dengan kekuasaan (power) akan memudahkan pencapaian visi dan misi yang dibawanya dan mungkin juga yang rakyat harapkan. Selain itu, kekuasaan yang diraihnya untuk periode kedua diharapkan dapat melindungi “borok-borok” yang dilakukannya pada periode pertama.

Ketiga adalah faktor elektabilitas yang masih tinggi. Salah satu alasan seseorang untuk mencalonkan kembali pada periode selanjutnya dikarenakan oleh elektabilitas atau kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya yang masih tinggi, sehingga bersedia mencalonkan kembali, dan jika elektabilitasnya sudah tidak baik, maka pemimpin ini tidak mau mencalonkan kembali. Inilah pemimpin yang didambakan oleh bangsa Indonesia dan bukan membuat survey-survey yang manipulatif agar menyatakan bahwa elektabilitasnya masih tinggi.

Baca Juga :  Peranan Ulama dalam Negara Demokrasi : Antara Otoritatif dan Otoriter

Masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi dasar seseorang mencalonkan kembali seperti adanya tekanan politik, eksistensi, aktualisasi diri dan sebagainya, sehingga tidak sedikit walikota/bupati, gubuernur hingga presiden yang memimpin dua periode. Lalu apakah memimpin dua periode itu baik? Mengapa pemimpin selalu ingin mencalonkan untuk periode kedua? Mengapa tidak cukup satu periode saja?

Berangkat dari kajian empiris pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan seseorang di periode kedua semakin menurun kualitasnya. Salah satu penyebab turunnya motivasi dalam memimpin ini antara lain karena tidak adanya kesempatan untuk mencalonkan pada peiode ketiga, sehingga dirasa tidak perlu lagi melakukan pencitraan dengan kinerja yang baik. Seharusnya periode kedua dipergunakan sebaik-baiknya untuk mempercepat pencapaian kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit pemimpin terutama pada tingkat daerah yang tidak memberikan suatu gebrakan dalam pembangunan di periode keduanya dan justru lebih pasif dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Selain itu, penangkapan para kepala daerah turut mewarnai era reformasi dan rata-rata penangkapan oleh KPK terjadi pada periode kedua. Barangkali kita boleh berasumsi, bahwa ongkos politik yang tinggi (hinght cost politic) pada saat pencalonan, seakan memberikan legitimasi untuk dilakukannya upaya untuk mengembalikan “modal” yang telah digunakan. Hal tersebut cukup sulit jika dilakukan pada periode pertama, namun hal tersebut dapat lebih leluasa dilakukan pada periode kedua, sehingga periode kedua sering dikatakan sebagai periode bagi kepala daerah untuk “memanen” hasil dari perjuangan secara illegal.

Secara konstitusional maupun berdasarkan undang-undang pilkada, memang diperbolehkan untuk menjadi pemimpin daerah maupun presiden sebanyak dua periode, namun meskipun dikatakan demikian, bukan berarti hal tersebut menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. Disanalah terdapat kekeliruan berpikir dalam kehidupan politik kita. Yang lebih bagus adalah semisal presiden Joko Widodo yang berkarir secara vertikal sebagai pemimpin, mulai dari tingkat kota, provinsi hingga menjadi presiden, meskipun ada beberapa catatan didalamnya. Sehingga potensi untuk menyelewengkan kewenangan cenderung lebih kecil.

Baca Juga :  Menjaga Pemuda Indonesia dari Narkoba dan Miras Oplosan

Dalih Program yang Belum Selesai

Tidak jarang kita mendengar para calon yang incombente mengatakan dalam kampanye maupun pidato politiknya bahwa alasannya untuk maju kembali tidak lain karena program-program yang direncanakan belum selesai, sehingga perlu periode kedua untuk menuntaskan berbagai program yang belum rampung itu. hal tersebut sangatlah tidak logis, pasalnya telah ditetapkan bahwa masa menjadi bupati/walikota, gubernur maupun presiden adalah lima tahun dan tidak ada garansi dapat terpilih kembali, sehingga memberikan suatu konsekuensi bagi para kepala daerah, gubernur maupun presiden untuk mempersiapkan perencanaan program adalah untuk lima tahun saja dan telah terukur agar dapat dilaksanakan dalam masa jabatannya.

Pada akhirnya, walikota, gubernur, presiden dan sebagainya sebagai pemimpin, bukan tidak boleh berpikir jauh ke depan, namun yang lebih penting adalah apa yang akan dan dapat dilakukan pada masa jabatannya. Umpamanya presiden yang menjabat tahun 2019-2024, maka bicaralah beliau selama masa waktu itu dan jangan terlalu banyak berbicara apalagi visi yang akan beliau wujudkan pada tahun 2029. Artinya bahwa tidak sah alasan belum rampungnya visi dan misi sehingga menjadi motif untuk mencalonkan diri kembali agar dipilih kembali pada peride selanjutnya.

Pada era orde baru masih ada yang dinamakan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang secara kongkrit menjadi arah pembangunan bagi pemerintah, namun kini GBHN itu sudah tidak ada lagi, sehingga para kepala daerah maupun presiden dan wakil presiden, dalam melaksanakan program kerjanya adalah berdasarkan visi dan misi dari mereka termasuk visi dan misi yang dipaparkan ketika berkampanye sebagai suatu gagasan. Artinya kita mengalami pembangunan yang tidak berpola secara futuristik dan kita tidak dapat membayangkan seperti apa Indonesia di tahun 2045, karena hal tersebut akan terjadi berdasarkan dari selera masing-masing pemimpin pada masanya.

Baca Juga :  Teror Ala Demokrasi Adu Domba

Rakyat Butuh Negarawan, Bukan Politisi

Menjadi pemimpin baik kepala daerah, presiden maupun jabatan-jabatan lain selama dua periode bukan merupakan suatu yang diharamkan atau dilarang melainkan diperbolehkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Namun yang harus menjadi catatan adalah latar belakang mengapa seseorang harus maju menjadi pemimpin pada periode kedua. Semuanya harus berdasarkan atas kehendak rakyat yang mengharapkannya untuk maju kembali pada periode kedua yang dilatarbelakangi oleh prestasi-prestasi yang dilakukannya pada periode pertama.

Namun berbeda cerita jika pada periode pertama, seorang pemimpin tidak mampu melakukan suatu perubahan yang signifikan dan bersifat positif. Sehingga seorang pemimpin harus memiliki rasa kepekaan yang tinggi terhadap kinerjanya sendiri. Jika kinerjanya dirasa tidak baik dan dia merasa tidak optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, presiden maupun jabatan lainnya, maka tindakan seorang negarawan adalah tidak akan mencalonkan kembali pada periode berikutnya.

Lain cerita jika dia adalah seorang politisi, sejelek apapun prestasi dia di peridode pertama, namun dia akan “ngotot” untuk mencalonkan kembali untuk periode kedua, hal ini dikarenakan oleh kenikmatan kursi empuk singgasana yang telah dirasakannya, atau keuntungan-keuntungan yang dapat diambil demi kepentingan pribadi, keluarga maupun golongannya melalui jabatan tersebut. Inilah watak seorang politisi busuk. Artinya kita tidak dapat melepaskan konsepsi politikus dari diri seorang pemimpin, karena dia seorang politikus sehingga dapat menjadi pemimpin, namun yang harus dicegah adalah terpilihnya kepala daerah, presiden maupun jabatan lain yang dia adalah seorang politisi namun tidak memiliki jiwa sebagai seorang negarawan.

(ar/fe)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *