Proxy War di Pilpres 2019

Oleh : Asep Ikbal

Pengurus Badko Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat

Ringkasan :

  • Tidak sedikit negara lain terutama negara-negara besar yang tidak menyukai kemajuan yang diraih oleh bangsa Indonesia termasuk dengan semakin ketergantungan Indonesia terhadap negara tersebut
  • Para pemimpin bangsa dan para elit politik harus jujur dalam pengambilan keputusan sehingga tidak menjadi kolaborator dengan bangsa asing yang ingin menghancurkan NKRI karena memberikan kepentingan terhadap dirinya dan golongannya
  • Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai oleh pemilih yang baperan akan membawa ekses-ekses yang kurang baik serta mengganggu stabilitas dari pemerintahan yang sah 
  • Bangsa Indonesia sudah seharusnya dewasa dalam berpolitik dan memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan ganggguan.

Terjadinya kerusuhan besar yang akan mengancar pertahanan dan keamanan negara menjadi suatu keniscayaan dari proses-proses politik yang tidak dapat diprediksi dan dikendalikan termasuk mungkin saja Pilpres 2019 yang akan dating. Tentu kita tidak dapat melupakan tragedy yang menyakitkan bagi bangsa Indonesia antara lain konflik antar suku di Kalimantan Barat yakni antara suku Dayak dan Madura atau konflik antara agama Islam dan Kristen di Ambon, meskipun kedua peristiwa itu bukan persoalan yang kecil, namun setidaknya konflik yang dipicu karena latar belakang suku dan agama tidak merembet ke daerah-daerah lain di Indonesia dan dapat dipadamkan melalui rekonsiliasi-rekonsiliasi oleh pemerintah. Lalu dapatkan kita berpandangan bahwa tidak ada factor yang dapat memicu konflik yang lebih besar? Apakah saat ini tidak ada lagi campur tangan asing ke Indonesia? Apakah kita cukup yakin negara-negara besar seperti Amerika Serikat merasa senang jika Indonesia menjadi negara maju?

Proxy War dan Pengkhianat Bangsa

Perang Proxy (Proxy War) bukan lagi menjadi barang yang baru bagi masyarakat global terutama bagi kalangan militer yang sehari-hari bersentuhan dengan pertahanan negara. Dalam sebuah pidatonya, Bung Karno pernah mengemukakan bahwa “perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah sedangkan perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Ungkapan tersebut seakan telah menjadi lumrah dalam kehidupan bernegara, karena terlihat kata-kata tersebut tidak hanya bersifat prediktif namun juga berdasarkan atas studi empiric yang terjadi terhadap negara-negara terjajah yang kemudian merdeka lebih dulu. Namun bangsa sendiri sebagai “lawan” bukan hanya berkonotasi sebagai pihak yang bersaing memperebutkan kue kekuasaan, lebih dari itu karena dilatarbelakangi juga oleh sistem yang mendukung hal tersebut terjadi.

Baca Juga :  Ibu Indonesia, Apa Salahnya?

Pada dasarnya manusia memiliki hasrat politik atau hasrat untuk memiliki dan menduduki kekuasaan, namun tidak semua dapat mengaktualisasikan potensi tersebut yang disebabkan oleh berbagai factor. Namun sebagian manusia memilih jalan politik sebagai jalan perjuangan baik perjuangan social, ekonomi, agama dan sebagainya, sehingga jadilan perbenturan antar kepentingan itu menjadi semakin bervariasi yang kemudian terpolarisasi dalam ideology yang menjadikan platform perjuangan. Semua politisi tentu akan mengatakan bahwa yang dilakukannya meru[akan upaya dalam memperjuangkan bangsa Indonesia menuju arah yang lebih baik, meskipun kita bertanya-tanya tentang bangsa atau rakyat yang mana yang diperjuangkan itu.

Akhirnya, kita tidak dapat melakukan suatu tuduhan tentang siapa yang sebenarnya menjadi penjahat dan pahlawan tanpa bukti-bukti yang jelas. Terlepas dari siapa dan bagian mana yang menjadi penjahat dan pahlawan, kita tidak dapat melupakan upaya-upaya asing untuk “meluluhlantakan” bangsa ini sehingga benar-benar menjadi negara yang gagal (failed state) sebagaimana pidato kontroversial yang dikumandangkan oleh Prabowo Subianto. Upaya negara-negara besar yang berperang atau bersebrangan kepentingan memanfaatkan kondisi negara-negara berkembang sebagai lapangan/ objek perang kepentingan mereka, sehingga timbulah peperangan yang tidak disadari oleh mereka yang menjadi “pion-pion” negara yang sedang berperang tersebut.

Celakanya di republic ini terdapat orang-orang yang berkedudukan sebagai pejabat atau elit politik baik sejak dulu hingga saat ini yang menjadi kolaborator negara-negara tertentu dengan mendukung sistem yang merupakan produk/jalan perang proxy. Jika diumpamakan, reformasi merupakan pilihan bangsa Indonesia yang sedang berada di persimpangan jalan saat itu, namun reformasi membawa sistem-sistem yang sebenarnya menjadi blunder bagi bangsa Indonesia sendiri, misalnya sistem pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, tidak sedikit yang mengatakan dan beranggapan bahwa sistem pemilihan umum dengan prinsip one man one vote one value ini merupakan pesanan dan settingan asing serta tidak sedikit elit politik Indonesia kala itu mengetahui dan menyadari soal hal tersebut, namun karena sistem tersebut dianggap dapat menguntungkan visi dirinya dan kepentingan kelompok, maka mereka bersemangat mendorong agar sistem tersebut dapat diwujudkan dengan tidak mempedulikan dampak yang akan terjadi kemudian.

Baca Juga :  PDIP dan Golkar Tidak Dukung Kang Emil untuk Jabar 1

Hasilnya kita dapat melihat sekarang, dimana sistem-sistem yang tercipta justru membuat kehidupan bangsa Indonesia yang konon demokratis namun menjadi rusuh dan setiap hari dipenuhi dengan persoalan mulai dari persoalan hokum, korupsi hingga kesenjangan ekonomi. Ini semua merupakan hasil dari pilihan dan proxy war telah dimulai dengan ditandai oleh perseteruan anak bangsa karena berbeda pilihan politik, perseteruan elit politik karena perbedaan kepentingan, kewibawaan pemimpin negara yang kian menyusut serta hal-hal dilematis lainnya yang membuat kita harus memikirkan negara ini dengan lebih keras. Poin pentingnya adalah disana terdapat peranan orang-orang Indonesia baik yang menduduki jabatan tertentu maupun merupakan elit politik yang mendukung bahkan bekerjasama dengan negara-negara tertentu dengan dalil saling menguntungkan antara dirinya dengan sang penitip kepentingan tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia secara makro.

Konflik Akibat Pemilu

Di tempat kita bekerja maupun di lingkungan umum masyarakat kita hingga dewasa ini masih banyak tersisa efek dari pilpres tahun 2014, bahkan tidak jarang dalam suatu tempat kerja, komunitas maupun masyarakat tercipta blok-blok atau kelompok-kelompok pendukung salah satu capres pada 2014 sehingga mengakibatkan hubungan yang kurang harmonis. Hal tersebut merupakan satu dari sekian banyak konflik yang terjadi atas dasar perbedaan pilihan dalam pilpres serta belum merupakan konflik yang lebih mengerikan. Sehingga kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah konflik agama atau suku yang telah teruji tidak meluas ke wilayah-wilayah lain, namun perbedaan pilihan pemimpin atau perbedaan pandangan politik dapat menjadi pemicu konflik yang lebih besar bahkan bersifat nasional.

Mungkin kita belum pernah dan sama sekali tidak berharap terjadi jika pada suatu ajang pilpres terjadi sengketa dan pihak yang dinyatakan kalah beserta para pendukung dan pemilihnya tidak mau menerima, kemudian mereka melakukan suatu protes dengan membuat pemerintahan dan negara sendiri. Hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi di negara yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ini, beruntung jika rakyat yang tidak memilih pemenang tersebar di berbagai daerah, namun agaimana jika yang kontra pemerintahan merupakan mayoritas dari suatu daerah? Apalagi jika ditambah dengan kemampuan calon presiden yang kalah untuk menggalang masa dan membuat narasi yang mendominasi dalam membentuk negara baru.

Baca Juga :  Menuju Keinsyafan Pada Demokrasi (Kita)

Perselisihan dan perpecahan karena suatu pemilihan harus menjadi perhatian, tentu kita sebagai bangsa Indonesia tidak menginginkan mimpi buruk tersebut terjadi. Perbedaan dalam pilihan politik itu merupakan hal yang wajar dan jangan dianggap sebagai suatu yang sangat prinsipil, jika telah berakhir suatu pemilihan, maka berakhirlah pula gesekan-gesekan yang terjadi selama fase menjelang pemilihan, artinya dalam berpolitik atau menentukan pilihan politik kita tidak boleh baper, karena siapapun yang kelak terpilih merupakan hasil dari proses yang menjadi consensus untuk kemudian dihormati secara bersama-sama. Jadi tidak etis jika pilpes selalu membawa efek yang berkepanjangan.

(rdk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *