Menuju Keinsyafan Pada Demokrasi (Kita)

(Anasir dangkal penulis  tentang pedoman, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan (demokrasi) Pancasila)

Oleh: Tubagus saputra

Pegiat pendidikan kewarganegaraan

Sejak abad ke-20 kata “Demokrasi” begitu populer di dalam konteks penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seolah kata “Demokrasi” ini memberikan angin segar di tengah-tengah tandusnya penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kala itu. Demokrasi ibarat menjadi penawar racun dari racun kekuasaan pemerintah yang condong absolut-totaliter. Meskipun demikian, bahwa sesungguhnya demokrasi ini masih merupakan tanda tanya manakala kita hendak menemukan bentuknya yang hakiki. Dengan kata lain, sesungguhnya demokrasi itu adalah sesuatu yang abstrak atau belum jelas.

Maka dengan demikian, di tengah-tengah keresahan tersebut orang-orang ketika bersentuhan dengan demokrasi cenderung menggunakan logika penafsirannya masing-masing. Konsep Demokrasi versi Amerika Serikat yang dipopulerkan oleh Abraham Lincoln yakni “Democracy is the goverment from people, by people, and for people” seolah menjadi candu bagi orang-orang lain di belahan bumi yang lain.  Padahal jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya hal tersebut pun merupakan sesuatu yang abstrak pula.

Sebagai contoh Revolusi Perancis dan Kejatuhan Rusia adalah bentuk pengamalan dari demokrasi yang didasarkan kepada orang-orang yang menafsirkan demokrasi itu sendiri. Pada saat kaum pejuang revolusi perancis (Revolter) mengkudeta Raja Louis XVI untuk kemudian berkuasa atas dasar penafsiran mereka atas demokrasi. Kemudian pada saat Lenin mengkudeta Tsar Nicolas II lalu berkuasa dan mengimplementasikan demokrasi versi penafsirannya yang kemudian populer orang-orang menyebutnya dengan sebutan “Komunisme” (Sharma, 2004).

Jadi, demokrasi itu amat tergantung kepada siapa yang menafsirkannya. Ada rakyat yang menafsirkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat maka, dirinya bebas untuk berkuasa dan memerintah. Tetapi hal yang demikian ini sesungguhnya yang disebut dengan anarkisme. Anarkisme adalah suatu kondisi dimana ketiada patuhan rakyat tidak mau tunduk dan taat kepada aturan yang di buat pemerintah karena merasa dirinya lebih berhak untuk memerintah (Sharma, 2004). Jika hal yang demikian ini terjadi, dapat dikatakan negara sedang berada di dalam ambang batas kehancurannya.

Baca Juga :  Teror Ala Demokrasi Adu Domba

Sikap demokratis lebih rinci lagi disampaikan oleh Winataputra (Diknas, 2007, hlm.11) ke dalam beberapa ciri operasional sebagai berikut :

1) Pro Bono Publico, yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan; 2) Pro Patricia Primus Patrialis, yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum dan rela berkorban untuk negara atau kepentingan umum; 3) toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda; 4) Terbuka menerima pendapat orang lain; 5) Tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, 6) bersikap kritis terhadap pendapat orag lain; 7) cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan; 8) menghormati hak orang lain, 9) menghormati kekuasaan yang sah; 10) bersikap adil dan tidak diskriminatif; 11) menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Jadi, kira-kira kalau ingin jadi orang Indonesia mesti dapat memahami, menghayati, dan mengejawantahkan hal-hal yang demikian telah dipaparkan di atas. Oleh sebab, negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam kerangka negara demokrasi, baik pemerintah maupun warga negara harus dapat berkolaborasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa adanya kolaborasi yang efektif antara pemerintah dengan warga negara sesuatu yang dicita-citakan tersebut akan sulit terwujud. Oleh karena itu, selain mekanisme pemerintahan yang demokratis juga warga negaranya pun harus dipersiapkan agar dapat berkontribusi dan mendorong ke arah yang positif dalam rangka mewujudkan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Di Indonesia akhir-akhir ini fenomena kehidupan berdemokrasi sangat digandrungi. Hal ini tidak terlepas dari sistem yang di anut oleh negara Indonesia yaitu sistem pemerintahan demokrasi (Pancasila). Setidaknya di tahun 2018 sekarang dan di tahun 2019 nanti rakyat Indonesia akan disuguhi dan larut di dalam pora-pora pesta demokrasi yang bertemakan “Pilkada dan Pemilu serentak”. Hal ini tentu saja patut kita syukuri bahwa demokrasi itu sesungguhnya mendatangkan kebermanfaatan bagi kehidupan rakyat di dalamnya.

Baca Juga :  Ibu Indonesia, Apa Salahnya?

Meskipun demikian, di satu sisi masih menjadi pertanyaan, apakah rakyat di Indonesia itu sudah dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan demokrasi itu sendiri secara penuh kesadaran dan mandiri atau masih setengah-setengah atau bahkan belum sama sekali ?  Memang sosialisasi tentang demokrasi telah banyak di galakkan sejak jauh-jauh hari melalui pendidikan, seminar, pelatihan-pelatihan, bahkan beberapa pembiasaan-pembiasaan di dalam praktik kehidupan ketatanegaraan, kemasyarakatan, dan kekeluargaan. Akan tetapi, sudah sejauh mana langkah itu berhasil menyadarkan masyarakat akan urgensi kehidupan berdemokrasi di negara Indonesia ini, sehingga kemudian masyarakat dengan penuh nalar kesadaran yang penuh mampu untuk berdemokrasi secara utuh dan bulat khas asli Indonesia ? kunci dari demokrasi sesungguhnya adalah adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan (Sharma, 2004). Apakah rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran dan keinsyafan yang hakiki, utuh, dan bulat terhadap dua konsep tersebut “Pembatasan” dan “Pembagian” sehingga semakin meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air yang bermuara pada kokohnya eksistensi negara pada berbagai kancah yang diikutinya ? atau kah selama ini rakyat Indonesia hanya terlarut dalam pora-pora mobilisasi penguasa dan pendukung penguasa untuk mendukung demokrasi tetapi sesungguhnya ia sendiri pun tidak sadar terhadap apa yang ia lakukan ? hanya masing-masing dari kita lah yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

(rdk)

Referensi :

Depdiknas.(2007). Pedoman Umum : sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab melalui PKn. Jakarta : Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sharma, P. (2004). Sistem Demokrasi yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *