Sanksi Bagi Pelaku Golput?

Oleh : Asep Ikbal / Redaksi Matangasa

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan

Sekolah Pascasarjana UPI

Poin Ringkasan :

  • Kunci keberhasilan penyelenggaraan demokrasi suatu negara tidak terlepas dari adanya partisipasi yang baik dari masyarakat, sehingga partisipasi yang rendah menjadi salah satu indikator akan masuknya demokrasi ke lubang kuburnya.
  • Otoritarianisme tidak akan cocok dijadikan sebagai pendekatan dalam membangun sistem demokrasi dengan partisipasi tinggi, namun mau tidak mau masyarakat harus menggunakan hak pilihnya meskipun tidak dirasakan ada calon yang layak untuk dipilih sebagai pemimpin.
  • Jika punishment (sanksi) tidak dapat digunakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, maka reward (apresiasi) dapat diberikan kepada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya
  • Pembangunan bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, namun juga tanggung jawab masyarakat sebagai entitas yang memiliki kedaulatan penuh, sehingga menjadi tidak pantas jika kedaulatan yang dimiliki itu tidak menjadikan kontribusi apapun untuk negara.

 

Kegagalan demokrasi di berbagai negara selalu ditandai oleh partisipasi politik masyarakat yang rendah. Pada dasarnya di dunia ini tidak ada negara yang angka penggunaan hak pilih masyarakatnya mencapai 100%. Istilah “golput” atau golongan putih bukan lagi nerupakan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Golput dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan lainnya dimaknai sebagai suatu tindakan berupa tidak digunakannya hak pilih. Banyak persepsi yang berkembang mulai dari golput sebagai suatu perlawanan atau golput sebagai pembiaran bahkan golput itu haram. Lantas bagaimana sebenarnya konsepsi golput berkembang dewasa ini? Pantaskah jika masyarakat masih tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam bingkai demokrasi? Bagaimana seharusnya pemerintah khususnya Komisi Pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya?

 

Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Kebiasan orientasi seringkali menjadi dasar argumentasi tidak digunakannya hak suara pada pemilihan-pemilihan di Indonesia mulai dari pilkades hingga pilpres. Dengan sistem politik dewasa ini di Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat meskipun sedikit demi sedikit mulai bergeser menuju kedaulatan negsara yang ditandai dengan posisi tawar eksekutif (executive heavy). Dewan Perwakilan Rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat namun bukan berarti kedaulatan rakyat itu hilang pasca anggota parlemen telah terpilih. Kedaulatan tidak dapat diberikan dan tidak dapat dibagi-bagi, namun dalam konteks kehidupan bernegara, kita tidak dapat melepaskan diri dari konsepsi manajemen organisasi negara yakni sebagai organisasi tertinggi (top organization) sebagaimana yang dikemukakan oleh George Jellineck.

Baca Juga :  Indonesia Bubar 2030, Fakta atau Mitos

Demokrasi Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan pemilihan langsung pada setiap jenjang mulai dari daerah hingga nasional, secara otomatis rakyat sipil sebagai pemilik republik ini diberikan hak konstitusional yakni berupa hak pilih untuk memilih serta untuk dipilih. Sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.”. artinya pasal tersebut mengumandangkan dasar anti diskriminasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya mau tidak mau, sistem pemilihan umum secara langsung menimbulkan konsekuensi untuk diakomodirnya warga negara yakni pemilih dalam pemilihan umum dengan berbagai fasilitas.

Lalu apakah menjadi suatu masalah jika para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya? Pertama bahwa yang dimanksud dengan hak sebagai sesuatu yang diberikan untuk memilih salah satu dari sekian kandidat untuk dijadikan sebagai pemimpin ataupun perwakilannya di parlemen, namun tumbuh sebuah paradigma dalam pemilu kita mengenai hak suara yakni bahwa tidak memilih juga adalah sebuah pilihan. Memang menjadi perdebatan manakala penggunaan suara dalam pemilihan umum dijadikan sebagai kewajiban, karena pada hakikatnya, itu adalah suatu hak dan bukan kewajiban. Kedua bahwa pemberian hak menimbulkan konsekuensi logis bagi negara dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi seluruh pemilih yang terdaftar. Andai saja dalam pilpres 2019 jumlah DPT yang terdaftar adalah 180 juta jiwa, maka logistic pokok harus disediakan sekian pula, sehingga dapat mengakomodir kepentingan setiap pemilih. Namun yang menjadi persoalan bagaimana jika masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya?

Kita bisa menerka dan merasakan pengalaman terdahulu mengenai angka pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya di Indonesia ini, yang pasti menimbulkan banyak akibat. Setidaknya terdapat dua akibat besar yang disebabkan oleh kegolputan tersebut. Pertama adalah terjadinya kesia-siaan logistik pemilu (mubazir) karena yang seharusnya digunakan justru tidak digunakan. Akibatnya banyak logistik yang harus dikembalikan bahkan yang paling ekstrim kertas suara yang kosong justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemuja kekuasaan untuk kemenangan kandidatnya dengan cara mengisi sendiri kertas kosong tersebut dan memasukannya ke dalam kotak suara. Selain itu, akibat dari tidak digunakannya hak pilih akan menjadikan virus bagi masyarakat lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya juga.

Baca Juga :  Dua Tahun Jokowi, PNS tak Naik Gaji

Kedua adalah dampak ekstrim dari golput berupa kematian semangat demokrasi itu. konsepsi demokrasi pada dasarnya sangat menggantungkan diri pada partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berbagai prosesnya. Artinya angka partisipasi yang rendah menjadi salah satu indicator matinya demokrasi di suatu negara, meskipun kebebasan dan hak itu diberikan kepada masyarakat, namun jika tidak digunakan akan sama halnya dengan masyarakat yang diberikan cangkul untuk bekerja bersama-sama namun tidak digunakan dan hanya menyimpan cangkul itu. niscaya perubahan akan sangat sulit terwujudkan.

 

Kehancuran Demokrasi Kita dan Rasa Tanggung Jawab

Hingga saat ini, mungkin masih banyak orang yang tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai partisipasi yang rendah, karena partisipasi masyarakat Indonesia rata-rata selalu di atas 50% dalam berbagai pemilihan. Namun tidak ada salahnya jika kita berpikir bagaimana jadinya jika angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu hingga dibawah 30%. Artinya bahwa ketertarikan masyarakat dalam menentukan nasib bangsanya tidak lagi tinggi dan hal tersebut menjadi suatu indicator tentang kepedulian (respect) masyarakat terhadap nasib negara.

Jika diasumsikan angka partisipasi masyarakat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya hanya di bawah 30%, maka kita akan membayangkan begitu banyak logistik khususnya kertas suara yang terbuang, selain itu biaya-biaya lain seperti biaya saksi, logistik, keamanan dan sebagainya tidak mendapatkan respon yang memuaskan. Artinya negara hanya ditentukan oleh segelintir kecil masyarakat pemilih yang tidak mencapai setengahnya. Lantas jika kondisi tersebut terjadi, apakah kita mau menyalahkan pemerintah khususnya KPU sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilihan umum?

Kebijakan sebagus apapun ketika tidak dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat hanya akan menjadi entitas yang manfaatnya tidak terserap. Negara memiliki daya paksa yang harus tetap sesuai dengan semangat Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi. Artinya secara nalar, otoriterianisme dengan berbagai dasar argumentasi tidak dapat diterima dalam negara demokrasi, pasalnya ciri dari negara demokrasi adalah manifestasi kehendak rakyat termasuk untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Namun apakah pemerintah dan kita hanya harus berdiam diri saja menunggu demokrasi masuk ke liang kubur? Tentu saja tidak.

Baca Juga :  Pekerjaan Manusia Akan Diambil Alih Robot?

Lebih dari 2.300 tahun yang lalu, filsuf Yunani yakni Plato telah mengemukakan bahwasanya demokrasi adalah sistem untuk memilih yang terbaik diantara yang terburuk, sebenarnya jika berpikir mengenai konsepsi partisipasi, maka mau tidak mau masyarakat harus menggunakan hak pilihnya, meskipun menurutnya tidak ada yang layak dipilih menjadi pemimpin. Namun dalam sistem demokrasi, terpilihnya seorang pemimpin dalam dari sebuah pemilihan umum adalah keniscayaan. Dengan demikian masyarakat harus menyadari bahwa jika tidak memilihpun bukanlah merupakan suatu bentuk protes yang positif, namun tindakan tersebut lebih mewakili perasaan yang kecewa dan pemikiran yang frustasi dengan kondisi bangsa saat itu.

Akhirnya jika punishment tidak dapat diberikan kepada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput), maka tidak salah jika pemilih yang menggunakan hak pilihnya diberikan reward sebagai suatu apresiasi masyarakat yang masih respect dengan kondisi bangsanya. Pemerintah dengan power yang dimiliki dapat melakukan banyak hal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun yang terpenting dari negara penganut demokrasi adalah terbinanya masyarakat yang memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya dalam berdemokrasi. Rasa tanggungjawab dalam kehidupan berdemokrasi menjadi kunci terciptanya kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Jangan sampai kita menunjukan diri kepada dunia sebagai bangsa yang berdaulat dengan cara-cara yang tidak progresif kepada kedaulatan rakyat itu sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *