Korupsi. Kejahatan Kerah Putih Jangan Sampai Lepas , Bahaya !

Oleh: Ari Febrian

  1. Korupsi. Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) merupakan suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.
  2. Negara haruslah bertanggung jawab dalam melawan korupsi. Pemerintah harus memberikan suatu jaminan pasti agar kasus korupsi yang sekarang ini marak terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi.
  3. Berdirinya KPK, merupakan sebuah jawaban dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK berdiri atas dasar semakin kuatnya praktik korupsi di Indonesia.
  4. Kasus Boediono digolongkan sebagai kejahatan kerah putih, disebabkan karena Boediono telah menyalahgunakan posisinya ketika waktu itu sebagai Gubernur Bank Indonesia ataupun sebagai Menetri Keuangan.
  5. Kredibilitas dari KPK di uji, karena kasus yang ditangani bukanlah kasus biasa, tapi kasus besar yang telah merugikan negara dengan skala besar.

 

Korupsi tidak henti-hentinya menjadi virus di negara ini. Layaknya sebuah virus yang dapat merusak sebuah sistem komputer, korupsi pun demikian, korupsi dapat merusak sebuah sistem kehidupan bernegara. Contohnya, ketika uang yang harusnya menjadi milik negara, kemudian digunakan untuk pembangunan mutu masyarakat ataupun sarana dan prasarana, malah digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini tentulah sangat merugikan negara khususnya rakyat. Karena uang yang di korupsi merupakan uang yang bersumber dari rakyat. Rakyat yang seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, seperti mendapatkan subsidi, malah di potong subsidinya oleh negara dikarenakan negara tidak memiliki uang.

Semua ini terjadi bukanlah kesalahan negara seutuhnya, tapi kesalahan dari para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi negara haruslah bertanggung jawab dalam melawan korupsi ini. Pemerintah harus memberikan suatu jaminan pasti agar kasus korupsi yang sekarang ini marak terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi. Seperti komputer jika terkena serangan virus maka ditangkis dengan anti virus, maka korupsi pun perlu di tangkis dengan sesuatu yang ampuh, dimana korupsi dapat lenyap selamanya dari bumi ibu pertiwi.

Baca Juga :  Menjadi Kader Instan, Setelah Diusung untuk Jabar Satu ke Depan

Berdirinya KPK, merupakan sebuah jawaban dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK berdiri atas dasar semakin kuatnya praktik korupsi di Indonesia. Menguatnya praktik korupsi bukanlah tanpa sebab, kebanyakan terjadinya praktik korupsi disebabkan oleh motif politik. Seperti yang diketahui, ketika berbicara politik maka erat kaitannya dengan yang namanya kekuasaan. Setiap orang yang ingin menjadi penguasa, seolah-olah menghalalkan segala cara dalam merebut atau mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan menjadi segalanya bagi seseorang yang haus akan kekuasaan, sehingga praktik korupsi adalah hal yang lumrah bagi mereka asalkan apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Mulai dari suap-menyuap, gratifikasi, money loundry, atau yang paling berbahaya korupsi yang terbilang kejahatan kerah putih.  Apa itu kejahatan kerah putih?

Korupsi Kerah Putih, Boediono
Korupsi Kerah Putih, boediono

Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) merupakan suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Istilah fraud-kejahatan kerah putih (White Collar Crime) ini dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland (President of American Sociological Society) pada tahun 1939. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakuakan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini dpat terjadi di dalam perusahaan, kalangan professional, perdagangan , maupun kehidupan politik.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) pada tahun 2011 dalam Fraud Examiners Manual menyebutkan bahwa istilah kejahatan kerah putih disamakan dengan tindak kecurangan (fraud). Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), 2012 mengartikan kejahatan kerah putih sebagai penggunaan jabatan seseorang untuk memperkaya dirinya sendiri melalui penggunaan atau pemanfaatan sumber daya atau kekayaan organisasi dimana dia bekerja dengan secara sengaja melakukan kekeliruan atau kecurangan.

API (2016) mengelompokkan Kejahatan kerah putih (fraud) menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

  1. Korupsi (corruption)

Merupakan skema kejahatan kerah putih, dimana seorang karyawan atau individu dalam organisasi secara tidak benar menggunakan pengaruhnya di dalam transaksi bisnis dengan cara yang menyimpang dari apa yang seharusnya ia kerjakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat.

  1. Penyalahgunaan kekayaan (asset misappropriation)
Baca Juga :  Bahaya Fobia China

Merupakan skema kejahatan kerah putih, dimana karyawan atau individu dalam organisasi melakukan pencurian atau secara sengaja melakukan penyelewengan atas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi.

  1. Kecurangan Laporan keuangan (financial statement fraud)

Merupakan skema kejahatan kerah putih, dimana seorang karyawan yang memiliki wewenang secara sengaja menimbulkan adanya salah saji atau menghilangkan informasi yang material di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi.

Definisi atau pemahaman mengenai kejahatan kerah putih di atas, mengarahkan persepsi kita terhadap kasus bank centruy yang akhir-akhir ini kembali di angkat ke publik. Pemberitaan mengenai terlibatnya mantan Wakil Presiden RI dan Gubernur Bank Indonesia Boediono, dalam kasus Bank Century, menjadi sesuatu yang akhir-akhir ini disebut sebagai kejahatan kerah putih.

Kasus Boediono digolongkan sebagai kejahatan kerah putih, disebabkan karena Boediono telah menyalahgunakan posisinya ketika waktu itu sebagai Gubernur Bank Indonesia ataupun sebagai Menetri Keuangan. Dikutip dari apa yang disampaikan Rizal Ramli di salah satu acara Televisi, ketika Boediono Menteri Keuangan, sejumlah kebijakan diubah, sehingga pemerintah Indonesia harus membayar bunga sebesar Rp 60 Triliun selama 30 tahun. Sementara itu, kasus Century sebenarnya sederhana di awal. Menurut Rizal Ramli menyelamatkan Bank Century hanya cukup membayar dana pihak ketiga atau nasabah yang kurang dari Rp 2 triliun. Bukan akhirnya memberikan dana talangan atau suntikan sebesar Rp 6,7 triliun.

Kasus Boediono ini tentu, haruslah segera mungkin diungkap oleh KPK. Jangan biarkan kasus berlarut-larut. Apalagi KPK merupakan sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang sudah mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Kredibilitas KPK dalam menangani kasus korupsi sudah banyak mendapat apresiasi di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diungkapnya beberapa kasus korupsi baik ditingkat daerah sampai tingkatan nasional. Untuk itu, dalam kasus ini kredibilitas dari KPK di uji, karena kasus yang ditangani bukanlah kasus biasa, tapi kasus besar yang telah merugikan negara. Di tambah dengan yang menjadi tersangkanya adalah Boediono, seperti yang kita kenal beliau merupakan mantan Wakil Presiden RI. Tentunya akan menjadi tantangan sendiri bagi KPK dalam menangani kasus ini. Mengingat seringkali kasus ini terjadi, akan tetapi orang yang terjerat kejahatan ini sering lolos dari jeratan hukum

Baca Juga :  Media Sosial sebagai Alat Komunikasi Politik

Bagaimanapun hasil dari penyelidikan KPK, harapannya KPK dapat mengungkap apa sebenarnya yang menjadi kebenaran dalam kasus ini. Hasil dari penyelidikan KPK haruslah terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Janganlah membuat masyarakat ragu akan keberanian KPK mengungkap kasus ini. Kepercayaan yang selama ini dibangun KPK, tentu akan berkurang ketika KPK tebang pilih dalam penanganan suatu kasus korupsi. Akan tetapi sebaliknya, ketika KPK berhasil mengungkap kebenaran kasus ini dengan sejujur-jujurnya, berdasarkan fakta hukum yang ada, maka nama KPK akan semakin dipercayai masyarakat.

Masyarakat Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi terhadap KPK dalam penanganan kasus korupsi. KPK sudah dianggap masyarakat sebagai sebuah lembaga yang dipercaya, ditengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Bisa dibilang KPK menjadi suatu lembaga yang masih dianggap bersih oleh masyarakat. Oleh karena itu, ayo KPK berantas korupsi dengan penuh keberanian, tanpa ragu, dan atas dasar untuk menegakkan keadilan. Mungkin ketika hidup dunia tidak seberapa uang yang didapatkan sebagai petugas KPK, akan tetapi di akhirat nanti apa yang telah dilakukan selama hidup dunia, menjadi saksi untuk menjadi penyelamat di hadapan ALLAH SWT nanti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *