Chinaisasi di Era Jokowi, Kenapa China Semakin Berkuasa?

Oleh : Asep Ikbal
Anggota IKAL Taplai Lemhannas RI Provinsi Jawa Barat

 

Ringkasan Opini :

  • Eksistensi pedagang China bukan baru-baru ini terjadi, karena secara historis, China telah memainkan peranannya sebagai pedagang yang handal sejak jauh sebelum Indonesia ada, tetapi karakteristiknya berbeda tatkala dominasi China memiliki drongan kuat dari penguasa.
  • Penerapan sistem pemilihan umum secara langsung merupakan salah satu produk negara adidaya untuk menguasai NKRI, namun para tokoh reformis terlalu fragmatis sehingga terburu-buru menerapkan sistem tersebut tanpa memperhitungkan dampak-dampak yang akan ditimbulkannya.
  • Pemilihan Umum yang memerlukan biaya besar, mendorong para gladiator politik untuk mencari ressourcess politik dalam menunjang pencalonannya termasuk kepada negara lain atau pengusaha asing dengan kontrak politik di dalamnya, sehingga siapapun yang terpilih sebagai presiden maka pasti ada suatu negara yang diberikan akses lebar untuk mendapatkan proyek dan pengelolaan Sumber Daya Alam
  • Penyesalan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi seharusnya tidak perlu terjadi jika kita telah memiliki kedewasaan dalam berpolitik, sekecil apapun keputusan politik (termasuk memilih), maka akan menimbulkan suatu dampak yang nyata.

 

Jokowi atau Prabowo yang terpilih, keduanya akan membawa kepentingan asing ke dalam negeri, bukan karena ingin menghancurkan negara, tetapi karena mereka terjebak pada komitmen politik yang dibangun ketika proses pilpres. Tidak ada “modal asing” yang diberikan cuma-cuma, karena logika yang dibangun adalah berdagang dan investasi politik dimana keuntungan menjadi tujuannya.

Chinaisasi yang akhir-akhir ini semakin gencar serta banyak menimbulkan keresahan sebagian besar masyarakat menjadi suatu perhatian dalam hitungan kekuatan politik. Berbagai isu yang santer terdengar seperti para pekerja dari China yang sebenarnya adalah tantara serta siap menunjukan”seragamnya” pada saat-saat yang telah ditetapkan, isu tentang penguasaan tanah yang telah banyak dikuasai oleh para Taipan atau soal proyek-proyek yang kini kian didominasi oleh orang-orang atau konglomerasi China. Mengapa China dapat berkembang begitu cepat di era kepemimpinan Joko Widodo? Mengapa bukan Amerika atau negara-negara lain? Apakah Jokowi seorang komunis sehingga sangat menjadikan China sebagai entitas yang dijadikan prioritas dalam keterlibatan pembangunan negara?

 

Titik Kulminasi Bangsa Terhadap Dominasi China

Isu penguasaan China terhadap kepemilikan tanah dan pemegang proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia bukan lagi isapan jempol belaka. Dalam bagian ini penulis tidak hendak membahas mengenai mengapa tanah-tanah di Indonesia dapat dikuasai orang China, namun mengapa China dapat leluasa menguasai tanah-tanah dan proyek-proyek di Indonesia. Dalam hal ini terdapat semacam suatu dimensi keterhubungan antara perkembangan pembangunan di Indonesia serta keterlibatan China didalamnya.

Pertama yang dimaksud dengan dominasi China adalah keterlibatan secara aktif baik orang-orang China. Pengusaha China maupun secara formal kenegaraan China dengan mengirimkan berbagai barang dan jasa (peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-China) dibandingkan dengan keterlibatan negara-negara lain seperti Swiss, Amerika Serikat, Australia, Saudi Arabia, Rusia, Jerman dan sebagainya. Dominasi China dalam sektor ekonomi menjadi yang paling menonjol dewasa ini. Produk-produk China yang walaupun secara kualitas lebih rendah dari produk kualitas negara-negara lain, namun berkat harga yang murah sehingga banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya.

Baca Juga :  Gema Aksi : Komponis Nilai Ekonomi Menghadapi Modernisasi Instrumen

Kedua bahwa secara historik, China terkenal sebagai bangsa yang pandai melakukan perdagangan. Sejak Indonesia belum ada (masih Hindia bahkan lebih jauh lagi), para pedagang China telah banyak melakukan perdagangan di wilayah Hindia, hingga Indonesia eksis sebagai negara yang berdaulat, keterlibatan China tetap eksis. Artinya soal keterlibatan China dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia tidak serta merta tercipta, namun merupakan suatu perjalanan panjang sejak Negara Indonesia belum ada.

Ketiga bahwa masyarakat Indonesia (masyarakat pribumi sebelum Indonesia merdeka) berkolaborasi dengan para pedagang China, meskipun pada saat-saat tertentu terjadi titik kulminasi para pedagang pribumi, sehingga terdapat upaya-upaya perlawanan terhadap para pedagang asing mulai dari cara-cara birokratis seperti membuat kongsi dagang hingga perilaku represif berupa penjarahan dan pengusiran orang-orang China sebagaimana telah dicatat oleh sejarah. Dengan demikian bahwa terdapat nilai-nilai yang bersifat positif dalam hubungan dagang Indonesia-China baik secara parsial maupun keorganisasian negara.

Namun akhir-akhir ini bangsa Indonesia mulai mendekati fase titik kulminasi kembali di saat dominasi China mulai menguat bahkan bukan hanya dalam sektor ekonomi saja. Jika kita berjalan-jalan misalnya ke Pasar Baru Bandung atau Tanah Abang Jakarta. Maka kita akan menjumpai bahwa took-toko yang ada sebagian besar dimiliki oleh China. Jika kita berjalan-jalan ke daerah pesisir maka akan kita saksikan bahwa tanah-tanah disana telah dimiliki oleh orang-orang China. Jika kita pergi ke tempat-tempat perbelanjaan maka akan kita dapati juga sebagian besar dari kepemilikan tempat-tempat perbelanjaan tersebut adalah milik orang-orang China. Dengan semakin menguatnya dominasi China di Asia, maka semakin tergantung juga Indonesia terhadap China. Namun yang menjadi pertanyaan , mengapa dewasa ini Indonesia juga menginpor pekerja dari China dan China semakin berkuasa?

 

Politik Simbiosis Mutualisme yang Merusak Kedaulatan Bangsa

Jokowi semakin kuat karena China semakin dekat. Kedekatan Jokowi yang kemudian menjadi presiden dengan China bukan tanpa alasan. Pilihan demokrasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru sungguh telah dihitung secara matematika politik oleh pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang sangat mendominasi dunia saat itu hingga disebut sebagai negara adikuasa, merasa bahwa semua negara harus berada dalam kontrolnya melalu berbagai cara termasuk intervensi baik secara kasar (melalui militer dan peperangan) hingga intervensi secara halus (sistem politik dan ekonomi).

Baca Juga :  Alumni Bidikmisi Jangan Lupa Diri

Demokrasi langsung menjadi salah satu produk dari liberalisasi politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Secara logis dapat kita terka bahwa konsepsi demokrasi langsung oleh rakyat dalam sistem Pemilihan Umum Langsung telah benar-benar dihitung dampak dan akibatnya oleh sang kreator dunia. Sebagai ilustrasi sederhana, sebagian besar tokoh reformis kala itu, mungkin hanya melihat secara fragmatis keuntungan diterapkannya demokrasi secara langsung dengan tujuan untuk “menghabisi” kroni-kroni Orde Baru, namun sang keator telah membuat semacam master plan dari demokrasi itu termasuk dampak-dampak yang akan timbul dan menunjang keberhasilan dominasi sang negara Adidaya.

Misalnya saja dengan diterapkannya sistem demokrasi melalui pemilihan umum secara langsung, maka orang Indonesia akan berlomba-lomba untuk menang. Para gladiator termasuk para calon akan membangun pola hubungan dengan para pengusaha untuk menunjang founding politik, para pemilik partai akan ramai-ramai membangun koalisi, para tim sukses akan berlomba-lomba mencitrakan jagoanya mulai dari mengada-ngada hingga melakukan fitnah-fitnah terhadap lawan. Hal ini nampak menjadi hal yang biasa terjadi, akibatnya bangsa kita banyak disibukkan dengan perbedaan pilihan sehingga selalu ada keluarga yang hubungannya renggang karena perbedaan pilihan, selalu ada kelompok masyarakat yang bentrok karena bersebrangan kepentingan pimpinan mereka, selalu ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dari tingkal Pilkada hingga Pilpres sehingga MK disibukkan dengan hal-hal seperti itu dan kurang mengurus hal-hal yang lebih substansial.

Lalu apakah Jokowi seorang komunis sehingga memudahkan akses untuk China? Dominasi China di Indonesia merupakan salah satu dampak dari Pemilu 2014 yang lalu, terlepas dari Jokowi seorang komunis atau bukan, yang jelas Pemilu selalu membutuhkan biaya yang sangat besar. Seorang calon presiden tidak bisa lagi bicara biaya pencalonan masih dalam angka Milyar rupiah, tentu saja harus sudah mencapai Trilyunan rupiah. Hal tersebut merupakan pernyataan banyak tokoh maupun pengamat politik. Artinya bukan rahasia lagi jika biaya pencalonan sebagai presiden maupun jabatan-jabatan lain adalah sangat tinggi (hight cost politic).

Kondisi tersebut membawa pada upaya-upaya para calon dan tim sukses untuk mencari dana penunjang kemenangan. Inilah salah satu perhitungan yang telah dibuat dalam cetak biru (blue print) penerapan pemilihan umum secara langsung oleh AS. Tidak banyak pengusaha lokal yang memiliki cukup banyak uang untuk dikontribusikan dalam pemilihan umum, sehingga dana asing baik dari usaha perorangan maupun dari Lembaga resmi (dari negara) menjadi salah satu alternatif. Hal inilah yang menjadi cikal-bakal Jokowi dekat ke China.

Cobalah kita untuk dapat melihat realitas secara jujur, mengapa China yang semakin berkembang di Indonesia dan bukan negara lain? Karena pada saat Pilpres 2014, Joko Widodo dan tim membangun suatu hubungan dengan China yang didalamnya tentu terdapat kontrak-kontrak politik jika Jokowi kelak memenangkan Pemilu. Hal tersebut dapat dilihat sekarang ini, dapat dikatakan bahwa proyek-proyek besar, pengelolaan sumber daya alam hingga invansi pekerja merupakan beberapa kontrak politik Jokowi dengan China. Artinya bahwa politik etis ala kapitalis masih terus berlangsung hingga sekarang.

Baca Juga :  Menjaga Pemuda Indonesia dari Narkoba dan Miras Oplosan

Dominasi China dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo banyak mebuat masyarakat resah hingga frustasi, bahkan banyak yang mengatakan salah memilih presiden. Penyesalan semacam itu seharusnya tidak perlu terjadi jika warga negara kita sudah dewasa dalam berpolitik. Setiap keputusan politik bahkan yang terkecil sekalipun (memilih) akan menimbulkan efek-efek yang nyata. Banyak masyarakat yang mengeluh, megapa tidak Prabowo Subianto saja yang dipilih pada Pilpres 2014. Lalu apakah jika Prabowo yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia kondisinya akan lebih baik dari sekarang?

Prabowo pun bukan dewa yang dapat membiayai seluruh kebutuhan dalam pencalonannya sebagai presiden secara mandiri. Dimensi hubungan dengan pengusaha asing maupun negara lain akan tetap ditempuh sebagai satu-satunya jalan keluar. Penggelontoran dana asing yang tidak kecil adalah kontribusi nyata asing untuk kemenangan “pionnya”. Akhirnya bisa saja ketika Prabowo terpilih sebagai presiden pun, dominasi asing akan tetap terjadi di tanah ibu pertiwi, mungkin Prabowo membangun hubungan dan kontrak politik dengan Amerika Serikat, sehingga jika Prabowo yang menang, maka dominasi Amerika (Amerikanisasi) yang akan kita temui. Namun tampaknya Amerika mengalami kesalahan dalam perhitungan politik, sehingga China dapat merubah hitungan itu.

Dalam era “jebakan demokrasi?” ini, sebenarnya secara tidak langsung rakyat hanya diberikan pilihan untuk dijajah oleh negara mana, Hingga mungkin suatu saat nanti akan datang pemimpin yang ikhlas memimpin bangsa ini serta Tuhan memberikannya founding politik yang halal. Sebagai bangsa yang besar, kita harus insyaf dan saling mengasihani dalam kondisi yang dilematis ini. Dengan kita saling menyerang satu sama lain, ketika China berkuasa dalam melakukan dominasi di Indonesia, maka Amerika dengan kekuatan yang dimilikinya tidak akan membiarkan kondisi tersebut. Tidak ada dana asing yang diberikan secara ikhlas, karena logika yang dibangun adalah logika dagang dan investasi yang mana keuntungan adalah tujuan utama. Artinya kita harus benar-benar berpikir keluar dari gurita demokrasi macam ini agar pembangunan negara akan lebih jelas di masa yang akan datang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *