Media Sosial sebagai Alat Komunikasi Politik

Oleh: Ari Febrian

  1. Seiring dengan majunya perkembangan teknologi, di dalam komunikasi politik pun mengalami suatu pergeseran cara. Jika dahulu komunikasi politik banyak dilakukan melalui media masa atau media cetak, maka akhir-akhir ini komunikasi politik yang banyak dilakukan oleh calon-calon pemimpin yaitu melalui media sosial.
  2. Setiap calon pemimpin baik dalam Plilpres, Pileg, ataupun Pilkada memiliki cara komunikasinya sendiri agar dapat menyentuh hati masyarakat dan menaruh perhatian masyarakat agar memilih ia dalam Pilkada nanti.
  3. Komunikasi politik adalah proses dimana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik.
  4. Setiap komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang calon pemimpin atau ataupun oleh partai politik pendukung sang calon, menawarkan sebuah bahan untuk pemberitaan sebuah media.
  5. Apapun media komunikasi yang digunakan oleh seorang calon pemimpin, harapannya calon pemimpin tersebut tetap mengedepankan kualitas bukan hanya popularitas.

Siapa yang tidak tahu demokrasi. Seluruh negara di dunia, mayoritas menggunakan konsep demokrasi dalam mengatur kehidupan bernegara, baik hubungan antara rakyat dengan pemerintah ataupun hubungan pemerintah dengan rakyat. Prinsip demokrasi seperti dikutip dari pendapatnya Maswadi Rauf ada dua prinsip, yakni kebebasan persamaan dan kedaulatan rakyat. Terkait  dengan apa yang diutarakan oleh Maswadi Rauf tersebut, ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam memahami prinsip demokrasi. Pertama ketika berbicara mengenai demokrasi maka tidak lepas dari kebebasan dan persamaan.

Kebebasan merupakan sebuah jalan yang harus diberikan oleh negara tanpa adanya halangan apapun. Adanya kebebasan dalam demokrasi dimaksudkan untuk mencapai kemajuan atau tujuan dari suatu bangsa. Contohnya setiap orang bebas dalam mengeluarkan –pendapat. Kemudian persamaan adalah suatu hal yang menyatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam suatu negara demokrasi, memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya penggolongan-penggolongan.

Lalu prinsip demokrasi yang kedua yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan sebuah prinsip yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Sering pemahaman kita digiring ketika mendengar kata demokrasi maka itu erat kaitannya dengan demokrasi. Pernyataan tersebut memang benar. Dalam konteks kedaulatan rakyat, memilikki makna bahwa setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kehendak rakyat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, kedaulatan rakyat juga berkaitan dengan memilih seorang calon pemimpin. Inilah ciri khas yang paling sering disebut dari sebuah demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Baca Juga :  Petaka Guru dalam Pilkada

 

Media Politik
Media Politik

Di Indonesia sendiri, dalam memilih atau menentukan seorang pemimpin haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.  Dalam hal ini, setiap masyarakat memiliki hak suara dalam menentukan siapa pemimpin yang akan memimpinnya atau lebih kerennya dikenal dengan istilah one man, one vote.  Adanya pemilihan dengan sistem one man, one vote adalah suatu cara agar setiap masyarakat menentukan sendiri pilihannya tanpa adanya pengaruh dari siapapun.  Kedaulatan rakyat benar-benar dijunjung tinggi dalam sistem one man, one vote ini. Oleh karena itu maka tidak heran setiap calon pemimpin baik dalam Plilpres, Pileg, ataupun yang lagi hangat-hangatnya Pilkada, memiliki cara komunikasinya sendiri agar dapat menyentuh hati masyarakat dan menaruh perhatian masyarakat agar memilih ia dalam Pilkada nanti.

Kondisi ini mengarahkan setiap calon pemimpin untuk memiliki sebuah gaya komunikasi politik yang menarik untuk merebut hati calon pemilihnya. Menurut Richard M. Perloff (1998) komunikasi politik adalah proses dimana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Beberapa unsure yang terkandung dalam definisi tersebut; Pertama, Komunikasi politik sebagai suatu proses. Komunikasi politik tidak dapat terjadi secara otomatis begitu saja, di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan kompleks dan dinamis.

Selain itu, proses tersebut juga mengandung adanya tarik menarik pengaruh. Pemerintah mempengaruhi media dengan menawarkan bahan untuk pemberitaan, sementara media mendesak para politisi melalui serangkaian mekanisme institusional sebagai deadline dan nilai berita. Di sisi lain media juga dapat mempengaruhi masyarakat, namun masyarakat juga dapat membentuk agenda media. Kedua, pesan dalam komunikasi politik terkonsentrasi pada lingkungan pemerintahan atau yang berhubungan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik dalam hal ini tidak hanya concern dengan persoalan pemilu, namun pada segenap hal yang berkaitan dengan politik.

Baca Juga :  Nasionalisme Sebagai Identitas Bangsa

Dalam pengertian tersebut, dikatakan bahwa komunikasi politik sebagai suatu proses. Dalam hal ini bahwa setiap komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang calon pemimpin, tidak terjadi begitu saja. Artinya ada suatu proses yang kompleks dan dinamis serta mengandung tarik menarik pengaruh. Disana dijelaskan bahwa Pemerintah mempengaruhi media dengan menawarkan bahan untuk pemberitaan, sementara media mendesak para politisi melalui serangkaian mekanisme institusional sebagai deadline dan nilai berita. Di sisi lain media juga dapat mempengaruhi masyarakat, namun masyarakat juga dapat membentuk agenda media.

Penjelasan ini menjelaskan adanya suatu hubungan antara pemerintah dengan media. Setiap komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang calon pemimpin atau ataupun oleh partai politik pendukung sang calon menawarkan, sebuah bahan untuk pemberitaan sebuah media. Keadaan ini, sudah sejak lama terjadi di Indonesia, khususnya dari zaman reformasi sampai sekarang dimana kebebasan pers mulai kembali tampak dalam kehidupan bernegara. Maka tidak heran setiap seorang calon pemimpin seringkali melakukan sebuah pencitraan, sebagai bahan pemberitaan sebuah media, baik itu media masa ataupun media cetak.

Dampak dari pemberitaan dari media masa atau media cetak, memberikan suatu pengaruh terhadap keyakinan masyarakat dalam memilih. Seringkali keyakinan masyarakat dalam memilih, tergantung dari apa sedang ramai menjadi bahan pemberitaan di masa atau media cetak. Dalam konteks ini pemberitaan-pemberitaan positif tentang seorang calon pemimpin. Misalkan Jokowi melakukan blusukan ke kali Ciliwung, apa yang dilakuan oleh Jokowi tersebut akan cepat di ekspos media dan akan dalam waktu sekejap menjadi konsumsi publik.

Seiring dengan majunya perkembangan teknologi, di dalam komunikasi politik pun mengalami suatu pergeseran cara. Jika dahulu komunikasi politik banyak dilakukan melalui media masa atau media cetak, maka akhir-akhir ini komunikasi politik yang banyak dilakukan oleh calon-calon pemimpin yaitu melalui media sosial.  Mulai digunakannya media sosial sebagai alat komunikasi politik seorang calon pemimpin merupakan suatu hal menarik. Disebut menarik karena media sosial yang tadinya digunakan masyarakat untuk menjalin sebuah komunikasi pertemanan, sekarang digunakan sebagai suatu media dalam meraih banyak suara.

Baca Juga :  Peranan Ulama dalam Negara Demokrasi : Antara Otoritatif dan Otoriter

Hal ini tentu merupakan suatu yang lumrah ketika para calon memimpin memilih media sosial sebagai alat komunikasi politik yang ia gunakan. Mayoritas pengguna jejaring sosial di Indonesia semakin membludak.  Dilansir dari laman tekno.kompas.com,  berdasarkan laporan berjudul “Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World” yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Dengan data tersebut, maka merupakan sebuah kesalahan besar ketika seorang calon pemimpin tidak menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi politiknya. Media sosial bisa menjadi sebuah ladang besar bagi seorang calon pemimpin dalam meraup suara, khususnya generasi muda atau pemilih pemula yang tentunya aktif di dalam media sosial.

Dengan demikian, terjadi sebuah era baru dalam komunikasi politik seorang calon pemimpin. Dari yang tadinya media cetak atau media masa, sekarang bergeser kepada media sosial. Akan tetapi apapun media komunikasi yang digunakan oleh seorang calon pemimpin, harapannya calon pemimpin tersebut tetap mengedepankan kualitas bukan hanya popularitas. Kualitas dari seorang calon pemimpin lebih berguna bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika kualitas dan popularitas dari seorang calon memimpin seimbang, maka bukan tidak mungkin ialah yang akan meraup suara terbanyak. Walaupun begitu, tetap seorang calon pemimpin jangan lupakan ALLAH SWT, sebagai penentu akhir dari sebuah pemilihan umum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *