Guru Honorer sebagai Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Oleh : Asep Ikbal, S.Pd.

 

Ringkasan Opini :

  • Ketika dilakukan perbandingan secara sederhana antara Indonesia dengan negara-negara seperti Finlandia, New Zealand dan Swiss dalam ranah kualitas penyelenggaraan Pendidikan, ternyata variable yang sangat menentukan mutu Pendidikan suatu negara adalah kualitas gurunya.
  • Pemerintah sempat beberapa kali memikirkan mengenai penghapusan guru honorer atau Guru Bantu (GB) dari dunia Pendidikan berdasarkan logika pembangunan mutu Pendidikan, namun pada kenyataannya pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi seluruh posisi guru dengan status PNS
  • Akhirnya guru honorer tetap diberdayakan dengan Bahasa “semi illegal” karena SK pengangkatan bukan dikeluarkan oleh pemerintah daerah apalagi pemerintah pusat, melainkan oleh pihak manajemen sekolah sekaligus sebagai penanggungjawab pembayaran honorarium dengan menggunakan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

 

Di hari Pendidikan Nasional pada tahun 2018 ini, wajah Pendidikan nasional kita masih belum dapat tersenyum secara bebas, berbagai persoalan masih menghantui Pendidikan kita mulai dari belum ratanya Pendidikan terutama di daerah-daerah 3T baik dari segi materil maupun non materil. Guru menjadi aktor utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dimanapun. Negara-negara yang pendidikannya terbaik seperti Swiss, New Zeeland dan Finlandia sangat memperhatikan kualifikasi seseorang untuk menjadi guru, sehingga seleksi yang harus dilalui oleh seseorang untuk masuk ke jurusan keguruan tidaklah mudah. Namun bagaimana dengan guru yang ada di Indonesia? Berbagai upaya peningkatan kualifikasi guru terus dilaksanakan seperti adanya pelatihan-pelatihan, seminar, workshop bahkan dengan Pendidikan lanjutan seperti PLPG dan PPG hingga diadakannya sertifikasi guru. Apakah semua itu sudah berjalan sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan? Bagaimana dengan guru-guru yang tidak mendapatkan semua itu terutama guru honorer?

 

Sistem yang Memberatkan

Dalam suasana arus globalisasi yang semakin deras, Indonesia merasa perlu untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain termasuk dalam hal Pendidikan. Pendidikan nasional yang mengalami banyak dinamika terkadang banyak keluar dari tujuan-tujuan besar karena hal-hal kecil, misalnya saja dewasa ini untuk menjadi seorang guru yang dikatakan professional, maka seorang sarjana Pendidikan harus terlebih dahulu mengikuti program PPG yang merupakan Pendidikan lanjutan serupa KOAS dalam kedokteran. Alhasil, adanya biaya dan waktu tambahan untuk mengikuti program tersebut membuat banyak sarjana Pendidikan untuk mengubur dalam-dalam impiannya menjadi guru, pasalnya untuk mengikuti program tersebut bukan hanya persoalan pengorbanan waktu dan biaya tambahan yang mesti dikeluarkan, namun fakta dilapangan, belum banyak universitas yang dapat menyelenggarakan program tersebut. Adapun yang membuka masih terbatas bagi para alumni SM-3T.

Entah logika apa yang digunakan, disaat peraturan sudah dikeluarkan namun perangkat-perangkat dalam menunjang implementasi aturan tersebut belum dipersiapkan, apakah hanya ingin membuat peraturan yang bersifat semantik? Ataukah tanpa mengakui kekeliruan, pemerintah ingin mengatakan bahwa kebijakan tersebut adalah uji coba saja? Misalkan saja di Indonesia ada sekitar 200.000 sarjana Pendidikan baik yang berasal dari kampus negeri maupun swasta, sedangkan PPG hanya dapat menampung sekitar 400 orang, maka mau sampai kapan kampus terus menciptakan para sarjana Pendidikan yang kemudian hanya berlabel tidak/belum professional?

Baca Juga :  Kartini Bagi Diri Sendiri

Setiap tahunnya kampus-kampus yang didalamnya terdapat jurusan Pendidikan terus menelurkan sarjana-sarjana Pendidikan yang tidak professional, seharusnya kampus sudah mampu menelurkan sarjana-sarjana Pendidikan yang professional, artinya jalur seorang mahasiswa jurusan Pendidikan adalah jelas, sehingga tidak perlu menciptakan ketidakjelasan setelah kelulusan putra putri terbaik bangsa yang bergelar sarjana Pendidikan itu. namun kenyataan dilapangan menunjukan bahwa sekolah-sekolah tidak bisa mendapatkan guru-guru terbaik berdasarkan persfektif regulasi dan birokrasi, sehingga banyak para sarjana Pendidikan yang belum tersertifikasi sebagai guru professional banyak dilibatkan dalam mengisi kekosongan-kekosongan pengajar. Artinya pemerintah belum bisa merencamakan Pendidikan nasional secara terintegrasi dan holistic.

 

 

Guru Honorer yang Seharusnya Tidak Ada

Bangsa kita merupakan bangsa yang sangat gemar membanding-bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, agama termasuk juga Pendidikan. Kita selalu bertanya-tanya tentang mengapa Pendidikan di Swiss, New Zeeland dan Finlandia dapat berjalan dengan baik sedangkan di Indonesia tidak bisa? Apa sebenarnya yang salah dengan sistem Pendidikan kita? Apakah ada variabel-variabel lain yang menyebabkan Pendidikan di Indonesia sungguh sulit maju apalagi mengejar Pendidikan di negara-negara lain?

Sebagaimana kita ketahui bahwa penghasilan guru di New Zeeland, Swiss dan Finlandia adalah yang tertinggi dibandingkan profesi-profesi lainnya. Sebagai variabel yang sangat penting, maka sudah seharusnya guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik demi mencapai tujuan-tujuan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Berbagai pendidikan dan pelatihan dilakukan demi meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Dalam praktek di dunia pendidikan terdapat guru PNS dan guru non-PNS. Guru non-PNS yang salah satunya sering disebut dengan guru honorer menjadi perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan mengenai pelaranagan sekolah mengangkat guru honorer. kebijakan tersebut pertama kali diatur melalui PP nomor 48 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 serta terakhir melalui PP Nomor 56 Tahun 2012 dengan adanya kalimat penegasan “sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Kondisi tersebut memaksa berbagai kebijakan turunan dan berefek terutama ke dalam perencanaan anggaran. Sebagai akibat dari kebijakan tersebut, maka instansi pendidikan tidak diperkenankan mengangkat tenaga honorer sebagaimana Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013.

Menyoal kebijakan pemerintah yang mengeluarkan larangan pengangkatan tenaga honorer oleh instansi bukanlah tanpa sebab, jika membaca secara rasional tentu kita akan mengerti bahwaanya semua itu dilakukan demi terciptanya pendidikan yang berkualitas, misalnya saja ada guru honorer yang diangkat oleh sekolah, maka kualitas dan kompetensinya belum bisa diukur secara komprehensif yang kemudian akan memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan pendidikan. Dengan ditetapkannya semua guru adalah PNS maka penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai target-target sebagaimana yang telah ditetap[kan secara efektif dan efisien. Jika sekolah mengalami kekurangan guru, maka bisa langsung dikomunikasikan kepada dinas terkai sesuat dengan kewenangannya. Namun apakah benar seluruh satuan pendidikan di Indonesia sudah dapat di back up oleh guru PNS saja? Apakah pemerintah khususnya dinas pendidikan di setiap kabupaten/kota dan provinsi sudah bisa memenuhi permintaan akan kebutuhan guru di setiap sekolash?

Baca Juga :  Mendaur Ulang Hoax dengan HOTS

Tidak jarang demonstrasi dilakukan oleh para guru honorer, pada tahun 2016, 1,7 juta guru honorer meminta pemerintah untuk diangkat menjadi CPNS dan pemerintah tidak sanggup untuk melakukan pengangkatan karena terbentur oleh anggaran yang terbatas mengingat anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk mengangkat seluruh guru honorer mencapai 900 T, melihat kondisi tersebut artinya bahwa masih begitu banyak guru honorer di Indonesia serta guru jumlah guru PNS belum bisa memback up seluruhnya terutama sekolah-sekolah di daerah-daerah. Jika di perkotaan seperti Bandung, mungkin rata-rata guru PNS sudah memadai dan tidak terlalu banyak honorer. Dalam satu sekolah negerio komposisi guru PNS nya bisa lebih dari 80 %./, akhirnya guru honorer atau guru bantu (GB) jadi solusi. Solusi yang bisa diberikan yakni khususnya untuk guru SMA/SMK negeri dibayar dengan gaji sesuai dengan UMP bagi daerah-daerah yang telah mampu dan boleh dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang boleh dianggarkan hingga 15 % Yang tertuang dalam Permendikbud 8/2017 tentang Juknis Dana BOS.

Guru honorer masih begitu diperlukan dalam mensukseskan visi pendidikan, kita sama-sama sadar bahwa mengurus pendidiikan suatu negara bukan soal mudah, perlu pertimbangan yang masak serta sinergitas yang baik antar semua pihak.  Berdasarkan data yang diperoleh dari Sapulidi Riset Centre (SRC) dari Data Statistik Pendidikan Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2015/2016 (tidak termasuk Guru TK dan Kementerian Agama) jumlah guru honorer mencapai 777.171. bukan rahasia lagi jika gaji guru honorer jauh dari kata cukup apalagi sesuai UMR/UMK yang merupakan kalkulasi angka hidup layak untuk sebuat kota atau kabupaten. Hingga saat ini pemerintah sudah memberikan solusi untuk guru honorer di SMA/SMK namun belum untuk Tingkat SMP, SD dan TK. Kondisi tersebut menuntut adanya keserasian dan perhatian yang lebih dari pemerintah mengingat pendidikan merupakan aspek yang sangat vital dalam menunjang kemajuan suatu negara.

Jika pemerintah terus bersikukuh dengan idealitas dan kualitas pendidikan yang tidak diimbangi dengan keutuhan pokok yakni ketersediaan guru maka semua target-target yang telah ditetapkan akan terasa sangat sulit untuk dilaksanakan. Perhatian yang lebih menyangkut kesejahteraan para guru harus lebih diutamakan mengingat dampak yang akan muncul dengan “pembiaran-pembiaran” yang terus dilakukan. Pertama bahwasanya guru adalah profesi yang amat mulia karena menciptakan kadewr-kader pemimpin bangsa namun mengapa gur tidak dimulyakan? Jika kondisinya terus begini dan guru honorer sering melakukan demonstrasi menuntut agar diangkat sebagai CPNS atau menutut gaji yang layak maka itu wajar bagi manusia yang memiliki naluri, namun apa kesan yang akan terbentukketuka para guru sering berdemo? Tentunya uitu adalah tamparan keras untuk dunia pendidikan, tidakkah kita sebagai bangsa yang besar merasa malu ketika dunia Iternasional melihat para guru di Indonesia melakukan demonstrasi memperjuangkan perut mereka? Artinya terdapat suatu kesalahan fatal dalam pengelolaan pendidikan di republic ini. Belum ada yang memperjuangkan nasib guru sehingga terpaksa mereka erjuang sendiri di sela-sela kesibukan mendidik para calon pemimpin bangsa.

Baca Juga :  Jangan Membenci PKI

Kedua, pernahkan kita membayangkan jika tidak ada lagi orang yang mau menjadi guru honorer dan semua guru honorer memutuskan untuk berhenti dari profesinya utuk mengambil bidang-bidang lain yang lebih memberikan kesejahteraan misalnya bidang usaha, peternakan bahkan menjadi driver ojeg atau taksi online sebagaimana fenomena yang terjadi dewasa ini. Tentu saja dunia pendidikan akan blingsatan menghadapi situasi yang seperti itu, karena pada kenyataannya jumlah guru dan tenaga kependidikan PNS belum  biosa memenuhi kebutuhan yang ada. Sebagian peserta didik akan terlantar dan kelas-kelas akan kosong karena tidak ada guru yang mengajar, proses pembelajaran tidak akan berjalan secara egektif dan maksimal, sistem pendidikan tidak akan berjalan secara normal karena ada komponen dari sistem yang tidak berjalan. Apa langkah yang mau diambil oleh pemerintah jika terjadi kondisi yang demikian? Melakukan rekrutmen PNS secara serentak? Atau membuat regulasi yang mengatur bahwa gaji honorer sesuai dengan UMP/UMK/UMR agar pendidikan dapat berjalan kembali secara normal?

Jika hal-hal yang demikian itu terjadi, maka dampaknya bukan main. Tentu kita tidak behara hal tersebut terjadi tapi tidak bisa juga menghilangkan kemungkinan tersebut. Artinya perlu adanya upaya preventif dari pemerintah dalam mencegah terjadinya kemungkinan tersebut, jika yang menjadi kekhawatiran adalah kualitas guru honor dalam mendidik, maka disiapkan sistem agar keraguan tersebut dapat terjawab bukan dengan menghilangkan variable honorer dengan kebijakan yang melarang pengangkatan honorer. Jika tidak ada payung hokum untuk memberikan kesejahteraan kepada honorer maka dibuatlah kebijakamn tersebut. Jika yang menjadi persoalan ada;lah tidak adanya anggaran untuk mensejahterakan guru honorer maka harus lebih menjadi perhatian. Visi yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan Revolusi Mental melalui Nawa Cita. Tentu saja pendidikan memiliki peranan besar dalam melakukan proses revolusi mental tersebut. Tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati karena biaya untuk pengobatan lebih mahal daripada biaya menjaga kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *