Dosen Asing sebagai Suatu Paradoks Peran Perguruan Tinggi

Oleh : Asep Ikbal
(Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI)
 
Ringkasan Opini :
  • Wacana akan didatangkannya dosen asing ke Indonesia oleh Ristekdikti merupakan sebuah respon atas minimnya pubikasi ilmiah para dosen dalam berbagai jurnal internasional yang menyebabkan tidak adanya satupun Perguruan Tinggi Indonesia yang menduduki posisi 100 Besar Universitas Terbaik Dunia
  • Dengan dihadirkannya dosen asing akan menimbulkan berbagai kesenjangan dalam dunia PT antara lain kesenjangan ekonomi karena gaji dosen asing berkali-kali lipat dibandingkan dengan dosen Indonesia, selain itu kekhawatiran Pertahanan dan Keamanan menjadi bagian dari kekhawatiran bangsa Indonesia karena para dosen asing diasumsikan dapat mengambil data-data negara kita yang bersifat rahasia.
  • Pemerintah khususnya Ristekdikti hendaknya melakukan kajian lebih mengenai tujuan didatangkannya dosen asing untuk mengajar di Indonesia, hal tersebut harus bertolak dari tujuan Perguruan Tinggi termasuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang semakin mengalami paradox dan deesensialisasi dalam prakteknya.

 

Wacana Ristekdikti untuk mendatangkan 200 Dosen Asing telah menuai banyak reaksi dari masyarakat akademik baik yang pro maupun yang kontra. Adanya Standar Internasional dalam berbagai aspek Pendidikan telah “memaksa” Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia untuk terus memebenahi kualitas baik dari aspek sarana prasarana, kurikulum, kualitas pengajar hingga karya ilmiah yang belakangan harus dipublikasikan pada Jurnal Internasional Terindeks sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat ataupun tugas khusus bagi guru besar. Namun yang perlu kita cermati, apa sebenarnya yang melatarbelakangi Pemerintah yang dalam hal ini Ristekdikti untuk mendatangkan dosen asing ke Indonesia? Apa pula yang menyebabkan keresahan kaum akademik khususnya di Perguruan Tinggi terhadap diinportnya dosen asing untuk mengajar di PT dalam negeri?

 

Kondisi yang Memaksa

Persaingan Internasional menciptakan suatu standar baku dalam berbagai aspek termasuk Standar Internasional Pendidikan. Banyak yang berpikir bahwa adanya standar internasional merupakan salah satu bentuk imperialism Pendidikan yang mana kemerdekaan dan kedaulatan  bangsa kita sedikit demi sedikit terkikis dengan adanya paradigma tersebut.  Namun yang pasti kondisinya bahwa kita harus mengikuti standar internasional itu dengan mengupayakan berbagai hal termasuk peningkatan mutu dengan membentuk Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) pada Pendidikan dasar dan menengah serta adanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Baca Juga :  Kelas Jadi Horor Tanpa Sang Guru Honor
Dosen Asing
Dosen Asing

Rasanya semua standar tersebut belum memenuhi ekspektasi pemerintah dalam mencapai standar Pendidikan, sehinga dengan adanya pasar Pendidikan internasional telah membuka mata Indonesia untuk ikut serta dalam kancah Pendidikan Internasional dengan membuat gagasan-gagasan seperti World Class Universitu (WUC) atau Riset University (RU). Dalam perjalanannya akhirnya bermunculan berbagai Lembaga yang membuat survey-survey sebagai bahan penilaian (Rangking) Universitas terbaik di seluruh dunia seperti 4 Internasional Colege & Universities (4ICU), Akademik Ranking of World Universities (ARWU) dan Webometrics. Dari semua Lembaga survey yang melakukan Ranking Perguruan Tinggi di dunia, tidak ada satupun Perguruan Tinggi Indonesia yang masuk kedalam 100 Besar Perguruan Tinggi Terbaik di dunia.

Kondisi tersebut setidaknya menjadi pemicu bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan kualitas Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi di Indonesia yang salah satu caranya adalah dengan mendatangkan dosen asing ke Indonesia. Wacana tersebut secara tidak langsung menjadi isyarat bahwa pemerintah kurang pas dengan kualitas dosen local yang ada saat ini, berbagai upaya peningkatan terus dilakukan misalnya dengan mengirim dan mempublikasikan jurnal ilmiah ke Lembaga jurnal internasional sebagai salah satu indicator penilaian kualitas suatu universitas, meskipun menuai pro dan kontra, namun “pemaksaan” tersebut berhasil. Mungkin saja pemerintah ingin sesuatu yang lebih dengan membangun wacana mendatangkan dosen asing ke Indonesia dengan gaji yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan dosen local kita. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari pemerintah dalam membangun Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi di Indonesia? Apakah hanya untuk mencari eksistensi internasional meskipun harus mengorbankan esensi dari Pendidikan itu sendiri? Ataukah wacana tersebut hanya cara untuk memacu dosen-dosen local agar lebih meningkatkan kinerjanya secara lebih baik?

Deesensialisasi Peran Perguruan Tinggi

Seringkali cara-cara yang digunakan justru merubah orientasi atau tujuan kita, tidak terkecuali dengan dunia perguruan tinggi. Tentu kita sering mendengar banyak tokoh yang kontra dengan imperialism gaya baru yang menyerang perguruan tinggi dan menjadikan tinggi sebagai industry-industri yang menciptakan “baud-baud” kapitalis. Setidaknya terjadi 3 paradoks perguruan tinggi yang terjadi dewasa ini. Pertama bahwa perguruan tinggi yang sejatinya menjadi saluran manusia-manusia berbakat dengan kemudahan yang diberikan justru dewasa ini dijadikan sebagai lahan bisnis. Pada hakikatnya perguruan tinggi diciptakan untuk menciptakan para kader bangsa yang terdidik serta mampu mentransformasikan pengetahuan tersebut untuk membangun bangsa dan negara, namun akhir-akhir ini di Pendidikan abad 21 yang berada pada fase Revolusi Industri 4.0 nampaknya kampus mengalami pergeseran bahkan kehilangan peran dari awalnya sebagai Lembaga Pendidikan namun sedikit demi sedikit menjadi Lembaga ekonomi semu. Dari waktu ke waktu biaya Pendidikan terus mengalami kenaikan, sehingga secara umum yang mendapat kesempatan belajar di bangku PT secara normal hanyalah mereka yang memiliki uang, meskipun tidak dapat dipungkiri banyak beasiswa yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu, namun artinya kesenjangan antar mahasiswa sengaja diciptakan.

Baca Juga :  Nasionalisme Sebagai Identitas Bangsa

Kedua bahwa PT yang sejatinya merupakan kawah Chandradimuka atau tempat penggemblengan intelektual dan mental para mahasiswa justru dikondisikan dengan kenyamanan dan “ketertiban” yang membuat mental alumni PT menjadi tidak siap menghadapi berbagai permasalahan dan dinamika kehidupan yang terjadi. Pada gilirannya kampus telah disusupi oleh politik yang menghalalkan segala cara untuk mengamankan stabilitas pemerintah, karena zaman telah menguji mahasiswa sebagai agen-agen perubahan dan kekuatan moral yang jujur. Di era Orde Baru tentu kita mengingat adanya Normalisasi Keamanan K mpus (NKK) dengan membentuk suatu Badan Keamanan Kampus (BKK) yang popular dengan sebutan era NKK/BKK. Pada era reformasi dimana kebebasan berpendapat dan berekspresi telah menjadi kebebasan, maka seakan-akan sikap kritis terhadap kondisi social politik bukan lagi menjadi suatu kemewahan atau hal yang luar biasa dari mahasiswa, namun meskipun kran demokrasi telah dibuka selebar-lebarnya, namun masih banyak mahasiswa yang enggan menanggapi kondisi social yang terjadi. Lantas mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Degradasi moral mahasiswa sebagai kaum intelektual yang kritis bukan serta merta terjadi. Beberapa penyebabnya antara lain karena dampak dari NKK/BKK yang dulu pernah diterapkan, sehingga kita menjadi gagap terhadap kekeritisan mahasiswa, katakana saja bahwa banyak dosen, rector hingga para pejabat kita yang merupakan produk NKK/BKK tersebut dan kebanyakan tidak dapat kembali ke jiwanya sebagai mantan mahasiswa sepenuhnya, sehingga kebanyakan di saat menjabat lebih memilih meredam pergerakan dan dinamika daripada menciptakan dan mengendalikan dinamika mahasiswa. Factor lain karena mahasiswa sekarang lebih takut kepada tugas-tugas akademik daripada kepada tugas-tugas dirinya sebagai mahasiswa sesungguhnya.

Ketiga bahwa Perguruan Tinggi pada hakikatnya dibentuk dalam menciptakan insan-insan yang berkualitas baik secara intelektual, emosional maupun skill sebagai warga negara, namun yang terjadi dewasa ini bahwa PT lebih berorientasi pada penciptaan kuantitas sarjana-sarjana yang kurang diperhatikan kualitasnya. Pasca tahun 2000, perguruan tinggi baik swasta maupun negeri berjamuran dimana-mana, spesifikasi/ syarat seseorang untuk bekerja ditingkatkan, misalnya untuk menjadi Office Boy awalnya hanya lulusan SD bahkan yang tidak sekolah tidak menjadi masalah, namun ditingkatkan minimal SMA, termasukpun pekerjaan-pekerjaan lai yang menimgkatkan syarat para pelamar menjadi minimal sebagai Sarjana (S-1).

Baca Juga :  Pro Kontra Pengesahan Perppu Ormas dalam Rapat Paripurna DPR RI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi juga seakan-akan memaksa kampus untuk menciptakan lulusan sebanyak-banyaknya dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kondisi-kondisi tersebut memaksa kampus terus mempercepat perkuliahan demi mempertahankan akreditasinya. Artinya adanya akreditasi yang diharapkan membawa kebaikan dan peningkatan kualitas Pendidikan khususnya di perguruan tinggi justru malah menciptakan pemerosotan kualitas berbagai aspek kehidupan kampus. Terkadang kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas cdi negeri ini. Berbagai paradox yang ada di PT tersebut hendaknya menjadi pertimbangan Ristekdikti untuk mendatangkan Dosen Asing ke Tanah Air. Jangan sampai ita membuat lubang untuk mengubur diri kita sendiri sebagai bangsa yang sedang semangat untuk belajar. Sudah saatnya bangsa kita jujur dengan tidak menipu diri sendiri melalui angka-angka dan standar-standar yang dibuat untuk menjerumuskan Pendidikan di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *