Kriminalisasi Kata

Oleh : Asep Ikbal

Mahasiswa Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI

Ringkasan Opini :

  • Keinginan untuk berkuasa merupakan fitrah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, sehingga politik yang mana merupakan cara untuk mencapai suatu kekuasaan tidak dibatasi secara sempit dalam kehidupan bernegara namun juga pada setiap aspek kehidupan warga negara untuk saling mempengaruhi dan menguasai satu sama lain. Namun yang berbahaya adalah ketika fitrah kekuasaan itu tidak dikelola secara baik.
  • Reformasi yang terjadi di Indonesia membawa perubahan tatanan-tatanan sosial serta betul-betul menggeser tatanan kekuatan-kekuatan politik, meskipun kekuatan lama masih ikut bermain di dalamnya. Namun sangat disayangkan jika di era demokrasi Pancasila dengan nafas reformasi ini jika pemerintah tetap berambisi ingin menjadi satu-satunya kekuatan politik (super power) karena negara demokrasi tidak dapat dibangun tanpa partisipasi dan kritik dari warga negara.
  • Negara yang akan maju adalah negara yang mendorong intelektualitas terus berkembang dan banyak digulirkannya diskusi-diksusi serta menanggapi kritik warga negara terhadap pemerintah. Sangat berbahaya jika segala sesuatu dimusuhi oleh pemerintah sebagai penguasa, karena yang terjadi hanyalah kekeringan pemikiran yang lambat laun membawa negara ke jurang kebodohan tingkat internasional.

Kekuasaan hampir selalu memproteksi dirinya dari segala bentuk ancaman. Sejarah banyak mencatat bahwa pemimpin yang berkuasa baik itu raja, presiden atau perdana menteri selalu berusaha untuk mengendalikan daerah kekuasaanya dan menyingkirkan segala unsur yang dirasa akan mengancam kekuasaannya baik itu pemikiran, agama, pandangan politik hingga gerakan-gerakan yang sporadis sekalipun dengan cara-cara yang primordial hingga modern. Namun apa jadinya jika yang “dikondisikan” itu adalah kata yang mewakili sebuah definisi? Apakah yang akan terjadi dengan intelektualitas suatu bangsa? Apakah benar jika kontrol pemerintah yang ketat dapat menimbulkan kesejahteraan dalam konsepsi negara demokrasi?

 

Otoritarianisme di Era Demokrasi Pancasila

Terjadinya peristiwa reformasi yang meskipun secara konseptual lebih lemah dari revolusi, setidaknya telah memberikan kita selaku bangsa Indonesia modal yang cukup untuk mewujudkan negara yang lebih demokratis. Kekuasaan orde baru selama 32 tahun telah menciptakan suatu kondisi yang mana pemerintah hampir menjadi satu-satunya kekuatan politik di negara ini, disamping mahasiswa dan unsur-unsur lain yang juga memberikan peranan. Era otoriter Soeharto yang memiliki karakteristik kekuatan pemerintah yang mendominasi telah mematikan sektor-sektor lain, sehingga kehidupan bernegara menjadi begitu kaku. Padahal bangsa Indonesia secara geneologis, terlahir sebagai bangsa yang bebas.

Baca Juga :  Ideologi Partai Amatiran

Sudah lebih dari 20 tahun kita menikmati segarnya reformasi disamping keromantisan dan kekejaman didalamnya, namun perkembangan demokrasi memang sangat terasa yang ditandai dengan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi hingga terkadang demokrasi kita sering dikatakan kebablasan. Namun meskipun demikian, kebebasan berekspresi dan berpendapat jauh lebih berharga daripada penyimpangan demokrasi yang terjadi. Andaikata kita diberikan dua pilihan, apakah kita mau hidup dalam negara yang demokratis meskipun terkadang kebablasan atau kita mau hidup di negara yang otoriter dan kita terkungkung baik pemikiran, tindakan maupun keinginan kita? Jika masih terdapat banyak kekeliruan dalam manifestasi kehidupan bernegara kita, itulah pendewasaan demokrasi yang harus dibayar.

Jika mencermati kondisi ketika era orde baru dengan era reformasi yang dipimpin Joko Widodo saat ini, terdapat suatu perbedaan yang cukup mencolok. fase orde baru sangat memungkinkan presiden bersifat otoriter, ditambah dengan kondisi yang waktu itu memang cukup sulit dikendalikan tanpa otoriterianisme, sehingga kekuatan politik yang terpolarisasi hanyalah seputar Soeharto Power dan Military Power yang itupun hampir dibawah kendali Soeharto sepenuhnya. Sedangkan di era Jokowi nampak memiliki keinginan dengan menunjukan sikap otoriter atau melakukan berbagai pengendalian dengan pola yang lebih modern atau mungkin lebih “menjijikan” dari yang dilakukan pemerintahan Soeharto. Pemerintah yang hidup di era reformasi dengan demokratis sebagai ciri utamanya sangatlah konyol jika ingin menjadi pemerintah yang otoriter, pasalnya ide bernegara sudah semakin disadari oleh banyak warga negara dan kekuatan politik tidak sepenuhnya terletak di presiden sebagai kepala negara.

Dalam kehidupan berpolitik dewasa ini, maka secara sederhana kita dapat menilai bahwa pemerintah tidak memiliki kekuatan yang super (super power) karena kekuatan politik terpolarisasi pada beberapa bagian lain, seperti kekuatan media (media power) yang muncul pasca reformasi dengan adanya kebebasan pers melalui UU Nomor 40 Tahun 1999, kekuatan modal (capital power) yang belakangan ini semakin menjadi-jadi hingga perhelatan pilkada pun tidak dapat terlepaskan dari peranan para pengusaha sebagai the founder dan kekuatan sosial (social power) yang mana masyarakat semakin memiliki kesadaran tentang kehidupan bernegara, sehingga kecerdasan tersebut menjadikan kekuatan politik yang lain (termasuk kekuatan politik pemerintah semakin berkurang). Dari uraian tersebut, maka kita dapat melihat bahwa pada hakikatnya pemerintah semakin lemah secara kekuatan, namun secara kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi.

Baca Juga :  Jetschool, Menjawab Tantangan Pendidikan Abad 21 secara Unggul

Artinya bahwa untuk mengurus negara yang demokratis, tidak dapat dilakukan dengan ambisi kekuasaan untuk mengontrol segala aspek hanya demi mengamankan posisi dan kekuasaan. Harus ada suatu keinginan untuk sama-sama membangun dan membangun kebersamaan antar segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta tiga consensus bangsa yang lain yakni UUD NRI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijadikan acuan bagi pemerintah khususnya dalam merumuskan pembangunan negara, karena pada hakikatnya, pemerintah adalah orang-orang yang mewakili rakyat lainnya untuk mengurus negara (pembantu). Artinya tidak boleh pemerintah memiliki keinginan untuk menguasai rakyat, sama halnya dengan tidak boleh pembantu ingin megontrol majikannya. Jika hal itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan kudeta kedaulatan.

 

Kekuasaan Amatiran

Jika kita ingin melihat seberapa besar kualitas dari seseorang atau kelompok termasuk pemerintah, maka dapat dilihat dari tingkat intelektualitasnya. Rezim yang dewasa ini berkuasa nampak sangat amatiran dalam mengurus negara. Amatiran bukan dalam artian tidak memahami bagaimana cara mengurus negara secara formal sesuai dengan peraturan dan rambu-rambu yang berlaku, namun amatiran dalam hal kedewasaan. Nampaknya kedewasaan pemerintah yang belakangan ini kian hilang. Kedewasaan menyelenggarakan negara pada dasarnya dimiliki oleh perjalanan sejarah suatu negara.

Joko Widodo adalah presiden Republik Indonesia yang ke-7. Sebelumnya telah ada 6 presiden yang diakui dengan berbagai karakteristik dan gaya kepemimpinannya masing-masing. Ada yang otoriter, ada yang plural, ada yang teknokrat dan sebagainya. Pengalaman demi pengalaman bangsa ini hendaknya dijadikan sebagai pengalaman atau sumber empiris dalam merumuskan kemajuan negara dan tidak selalu kembali dari nol setiap terjadi pergantian kepemimpinan. Inilah esensi dari pemerintah yang amatiran yakni pemerintah yang tidak mau mengambil pelajaran dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kita sering menyebut istilah pergantian kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk negara sebagai pergantian estafeta kepemimpinan. Makna dari estafeta kepemimpinan bukanlah pergantian kepemimpinan sama sekali, namun antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin yang terpilih sekarang harus mewarisi visi misi yang baik dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhir-akhir ini masyarakat dibuat gaduh dengan berbagai persoalan ekonomi negara serta keputusan-keputusan dari pemerintah dalam arti luas yang dianggap kontroversial seperti adanya cacing pita pada produk makanan kaleng dianggap sebagai sumber protein, harga cabai naik, maka Menteri meminta masyarakat untuk menanam cabai. Namun yang terparah dari itu semua adalah pembelengguan intelektualitas yang akhir-akhir ini marak terjadi. Kita mengetahui Bersama bahwa sesungguhnya tidak ada lawan yang paling berbahaya bagi kekuasaan kecuali intelektualitas. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kekuasaan Belanda di Hindia Belanda mulai terkikis pasca munculnya kesadaran nasional yang dipelopori oleh para pelajar dari STOVIA dengan adanya kebangkitan nasional 1908. Namun sejarah kebangkitan intelektualitas itu seringkali dimatikan pada beberapa masa rex=zim dimana kebebasan berpikir dan berpendapat dikungkung dengan Pancasila dijadikan tumbal didalamnya.

Baca Juga :  Krisis Keteladanan, TNI Jadi Harapan : Mewujudkan Prajurit TNI Pancasilais sebagai Teladan Bangsa dalam Menyambut HUT RI dan HUT TNI ke-72

Salah satu istilah yang dewasa ini dikriminalisasi atau didegradasikan maknanya adalah kata “radikalisme”. Jika diteliti lebih jauh, radikalisme atau faham soal berpikir radikal dimana radikal itu sendiri berasal dari kata “radic” dalam Bahasa Greek yang berarti akar. Maksudnya radikal adalah gaya berpikir yang mengakar. Berpikir radikal adalah modal dasar bagi para pelajar, mahasiswa dan kaum intelektual lainnya, karena mustahil tanpa berpikir radikal, kita dapat sampai ke esensi dari suatu konsep. Namun sangat disayangkan jika radikal itu dikerdilkan bahkan dimusuhi. Jika pemerintah kita memiliki intelektualitas yang baik, maka yang dilakukan bukan melarang pemikiran yang radikal, namun justru membuka ruang-ruang diskusi agar literasi di negara ini semakin meningkat, mengingat prestasi literasi Indonesia berdasarkan data World Most Literate Nations yang disusun oleh Central Connecticut State University Tahun 2016, Indonesia berada di urutan ke 60 dari 61 negara atau dengan kata lain Indonesia hanya lebih baik satu tingkat dari negara Bostwana yang berada di Selatan Afrika. Namun hal tersebut tidak menjadi perhatian sama sekali dari pemerintah dan mungkin dibiarkan tetap begitu agar tidak banyak yang mengganggu kekuasaan. Artinya bahwa rezim sekarang memusuhi segala hal yang dianggap mengancam kekuasaannya yang meskipun hal tersebut tidak begitu penting bagi tugas seorang kepala negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *