Kekuatan Civil Society dalam Pilkada dan Hubungannya Dengan Disorientasi Ornop dalam Pembangunan Masyarakat Madani

Oleh : Asep Ikbal

Mahasiswa Program Magister Departemen Kewarganegaraan SPs UPI

 

Ringkasan Opini :

  • Konsepsi Civil Society atau masyarakat madani dalam negara demokrasi seperti Indonesia sejatinya memiliki peluang yang lebih besar untuk lebih dapat terealisasi dengan cepat. Salah satu katalisator terwujudnya civil society adalah adanya Organisasi Non Pemerintahan (Ornop) yang bertindak sebagai alat perjuangan yang dapat menghubungkan konsepsi civil society dalam tataran politik mikro dengan politik makro
  • Ornop yang seharusnya berfungsi sebagai jembatan penghubung civil society dengan makro politik, justru dewasa ini banyak menggadaikan idealismenya untuk kepentingan yang bersifat fragmatis. Sehingga peranan dan eksistensi ornop sebagai katalisator civil society semakin terpendam dalam lumpur fragmatisme
  • Eksistensi dan perananornop itu kian hilang dan tidak hadir lagi di tengah civil society manakala media social sebagai salah satu wujud perkembangan teknologi menjadi pilihan masyarakat dalam mengekspresikan dan menyalurkan pandangan politiknya, hal tersebut sekaligus menandakan bahwa ketidakteraturan berdemokrasi menjadi indicator semakin sulitnya tercipta masyarakat madani yang adil dan makmur.

 

Perkembangan civil society sebagai salah satu ide bernegara menjadi semakin berkembang manakala kran demokrasi semakin deras terbuka. Dalam konsepsi negara modern, maka komponen kemajuan negara tidak selalu bertitik tolak pada peranan kekuata negara saja, namun juga sangat mengharapkan partisipasi dari warga negara. Secara konseptual, civil society (masyarakat sipil) sering dijadikan sebagai masyarakat anti militeristik, padahal maknanya lebih luas dari itu. civil society yang dikenal oleh Pancasila adalah masyarakat madani yang hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sedangkan konsepsi civil society dalam konsepsi politik adalah terbangunnya masyarakat yang berkemampuan untuk menjadi entitas yang berpengaruh dalam kehidupan bernegara yang sama sekali tidak bergantung atau terpisah dengan pemerintahan. Dalam hal ini secara sederhana civil society merupakan masyarakat yang memiliki kehendak dan kecerdasan yang baik dalam pembangunan masyarakat yang beradab. Namun suatu persoalan muncul manakala Organisasi Non Pemerintahan (Ornop)/ NGO sebagai polarisasi dan organisasi yang menjembatani antara civil society dan makro politik mengalami disorientasi kepentingan. Lalu mengapa banyak NGO yang membelokan kepentingannya? Bagaimana cara membuat pola keterhubungan antara mikro politik dalam masyarakat madani dengan makro politik dalam tatanan politik yang lebih luas?

Baca Juga :  Kriminalisasi Kata

 

Hakikat Ornop sebagai Katalisator Politik

Salah satu pilar demokrasi adalah partai politik, suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara demokrasi jika tidak ada partai politik sebagai polarisasi kepentingan warga negara. Selain itu, Organisasi Non Pemerintahan (Ornop) yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Non Government Organization (NGO) merupakan salah satu entitas yang tidak kalah penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Pertumbuhan Ornop tidak hanya dilatarbelakangi oleh kehendak civil society untuk menciptakan jembatan mikro dan makro politik agar ada keterhubungan diantara keduanya, namun secara intrinsic, pertumbuhan Ornop yang kian pesat merupakan kritik atas peranan partai politik yang dirasa masih belum mampu menjadi representative kepentingan dari civil society.

Sejak lahir manusia telah berpolitik, sehingga ketika membangun kelompok termasuk keluarga sebagai unit terkecil masyarakat Indonesia, maka setiap manusia memiliki konsepsi politiknya yang secara fitrah telah dianugerahkan Tuhan yang maha kuasa. Namun konsepsi politik itu kian berkembang manakala masyarakat mengalami peningkatkan intelektualitas dan moral yang tinggi, sehingga banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan perpolitikan yang terjadi dalam skala makro untuk kemudian melakukan semacam upaya penolakan atau tandingan yakni politik yang berdasarkan moral (political base morality) seperti dengan mengadakan gerakan social (social movement) dan class action. Namun gagasan politik semacam itu akan mentah manakala tidak berkembang dan semakin besar hingga menjadi kesadaran kolektif hingga ke makro ekonomi.

Jadi pada hakikatnya tujuan dari tindakan civil society bukanlah untuk membuat politik tandingan kepada pemerintah, namun merupakan antithesis dari politik yang sudah tdak memperdulikan moralitas dan intelektualitas. Untuk menghubungkan gagasan, konsepsi atau ide semacam itu, maka diperlukan wadah yang bertindak sebagai katalisator atau yang mempercepat reaksi antara gagasan dalam politik mikro dan makro yakni salah satunya melalui Ornop. Kegagalan pembangunan masyarakat madani (civil society) di Indonesia dideteksi karena kesalahan orientasi Ornop. Sekarang kita dapat melihat fenomena pertumbuhan Ornop yang menjamur baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Kepemudaan yang terlahir secara independent.

Baca Juga :  Mengenal Sosok Ibu Indonesia

Tujua pembentukan Ornop atau NGO karena adanya kepentingan masyarakat khususnya kepentingan civil society yang harus dipolarisasi dan diperjuangkan, oleh karena itu LSM dan sejenisnya merupakan alat perjuangan yang tidak boleh bergantung kepada pemerintah, artinya itulah orientasi yang seharusnya dibangun oleh para aktivis sehingga perjuangan Ornop merupakan bagian dari aktivisme civil society. Namun belakangan ini, pertumbuhan Ornop tidak jarang dilatarbelakangi oleh kepentingan yang bersifat fragmatis saja. Karena tidak kebagian “kue” di partai politik, maka membuat Ormas yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik yang baru. Akhirnya pembangunan civil society akan banyak terhambat karena Ornop yang sejatinya menjadi katalisator politik civil society namun justru dipergunakan untuk memperjuangkan kelompoknya saja.

 

Civil Society dalam Pilkada

Meskipun partai politik, Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun Daerah telah dibentuk dalam upaya penyelenggaraan pemilu, namun Ornop tetap hadir untuk menguatkan atau mungkin juga “mencuri” peranan partai politik. Fungsi partai politik selain sebagai komunikasi politik, pendidikan politik dan kanalisasi politik serta berada pada ranah infrastruktur politik, namun juga memiliki fungsi sosialisasi politik. Fungsi sosialisasi politik inilah yang kemudian semakin absurd, karena dewasa ini bukan hanya partai politik yang bertindak dalam mensosialisasikan pasangan calon baik dari level terendah maupun sampai level tertinggi yang diusungnya. Perkembangan media social khususnya telah menjadi media sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh civil society.

Setiap hari kita dapat melihat upaya saling mempengaruhi dari masyarakat awam, artinya akar rumput sangat peduli terhadap politik, terlepas dari orientasi politik apa yang dibawa, sehingga banyak tim sukses yang juga masuk ke ranah media social untuk mempengaruhi masyarakat luas. Hal tersebut sah-sah saja dilakukan selama tetap mematuhi peraturan yang berlaku, namun jika dipandang dari kecamata partisipasi politik sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ilmuan seperti Michael Rush dan Phillips Althoff, Milbrath & Goel serta Verba, maka kini partisipasi masyarakat yang terendah yakni menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sudah semakin jauh ditinggalkan, karena selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat di akar rumpt juga melakukan upaya-upaya hegemoni opini satu sama lain meskipun mereka bukan bagian dari partai politik apalagi politisi yang puritan.

Baca Juga :  Kerja Keras dalam Mendidik Generasi Emas

Dari paparan tersebut, maka kita dapat melihat suatu titik temu antara variable civil society, Ornop dan Perkembangan teknologi sebagai variable yang kurang bersinergis. Lambat laun peranan Ornop sebagai corong civil society akan semakin berkarat manakala masyarakat lebih suka berdemokrasi dan memperjuangkan kepentingannya secara sporadic. Dalam kecamata demokrasi tidak menjadi soal, namun dalam keteraturan politik dan strategi pembangunan civil society, hal tersebut akan menjadi penghambat yang sangat berpengaruh. Dengan semakin matinya eksistensi Ornop atau NGO di mata Civil Society yang lebih melirik kepada efektifitas penggunaan media social, maka cita-cita pembangunan civil society akan semakin jauh dari yang dicita-citakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *