Petaka Guru dalam Pilkada

oleh Oki Suprianto, S.Pd

(Penulis adalah Guru SMK Bina Warga Bandung dan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI)

Belakangan ini dunia pendidikan kita dihebohkan dengan adanya pemberhentian seorang guru Sekolah Dasar (SD) di salah satu sekolah swasta Bekasi. Berdasarkan berita yang dilansir dari  http://wartakota.tribunnews.com guru Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Daarunnajaat Maza Kota Bekasi mengaku dipecat karena beda pilihan dengan arahan sekolah dalam pilkada 2018 tepatnya dalam pilkada Jawa Barat. Kabar pemecatan guru ini mulanya viral di media sosial facebook, informasi tersebut awalnya diungkap pemilik akun bernama Andrianto Putra Palora yang merupakan suami dari guru tersebut. Unggahan Andrianto tersebut disertai keterangan mengenai seorang guru yang diberhentikan dengan tidak hormat atau hanya melalui grup whatsapp. Penyebabnya karena memilih pasangan Ridwan Kamil dan Uu ruzhanul Ulum dalam pemilihan guberbur Jawa Barat 2018 kemarin.

Selain itu, Andrianto juga mengunggah screen shoot percakapan grup whatsapp tersebut dengan pihak sekolah. Dalam unggahan tersebut terdapat percakapan yag intinya bahwa sang guru tidak mau mengikuti arahan pihak sekolah untuk memilih salah satu pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Bekasi. Ia juga menolak arahan sekolah untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat tertentu. Saat dikonfirmasi guru bernama Robiatul Robiah itu menyatakan bahwa informasi di media sosial tersebut benar adanya. Terkait masalah ini, pihak sekolah belum bisa dimintai keterangan, hanya saja Tri yang merupakan salah satu guru di sekolah tersebut menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak berniat melakukan pemecatan. Menurutnya percakapan whatsapp tersebut hanya salah ucap karena pihak sekolah lelah karena telah mengadakan ivent-ivent di sekolah. Ia juga menyampaikan pihak sekolah telah menyelesaikan masalah ini dengan Robiah, pihak sekolah sudah meminta maaf kepada guru tersebut. Sementara itu, Robiah menerima permintaan maaf dari pihak yayasan dan ia berharap permasalahan ini tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

Baca Juga :  Hujan Sembako Joko Widodo

Pemecatan guru secara sepihak bukanlah kali pertama dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, hal semacam ini pernah terjadi pada 7 orang guru di Sekolah Al Falah yang berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Islam (YPI), Depok pada tahun 2017 silam. Selain itu, di pertengahan tahun 2016 pemecatan secara sepihak oleh sekolah juga dialami 15 orang guru di SMK Mandiri 2 Balaraja, Kabupaten Tangerang. Pemacatan ini tanpa sebab yang pasti dan jelas, bahkan berdasarkan kabar tersiar langsung dilakukan oleh pihak kepala sekolah swasta tersebut.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Robiatul tersebut, setidaknya hal tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, yang perlu diketahui ialah bahwa Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian guru di sekolah berbasis yayasan berada ditangan ketua yayasan. Kewenangan yayasan untuk memecat guru harus dengan berbagai pertimbangan dan prosedural misalnya saja pembinaan, teguran secara lisan, surat peringatan satu sampai tiga, jika tidak ada perubahan yayasan berhak memecat guru tersebut. Namun demikian, pemecatan sama sekali tidak boleh dilakukan oleh pihak sekolah bahkan kepala sekolah sekali pun.

Meskipun pihak sekolah telah mengklarifikasi adanya kesalahpahaman antara sekolah dengan Robiatul, namun hal tersebut tetap kurang etis terjadi dalam dunia pendidikan apa lagi pemberhentian guru dalam hal ini hanya dilakukan oleh pihak sekolah tanpa sepengetahuan pihak yayasan terlebih pemberhentian secara tidak hormat hanya melalui media sosial saja. Secara tidak langsung, langkah yang ditempuh ini justru sangat tidak tepat, meskinya pihak sekolah melakukan koordinasi dengan pihak yayasan untuk mengadakan briefing internal mengambil keputusan terhadap guru yang dianggap melanggar peraturan yang berlaku di dalam yayasan. Selain itu, sebelum mengambil keputusan untuk memberhentian guru dalam sekolah pihak sekolah dan yayasan masih bisa memberikan Surat Peringatan (SP) satu, dua, dan tiga maupun melalui teguran secara lisan. Langkah ini, lebih etis dibanding memberhentikan guru melalui media sosial.

Baca Juga :  Media Sosial sebagai Alat Komunikasi Politik

Sisi kedua dilihat dari guru itu sendiri yang memiliki hak pribadi. Secara mendasar, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta dalam bidang ekonomi. Lebih lanjut, hal tersebut sebagaimana amanat pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam hal ini, seorang guru khususnya memiliki hak politis seperti warga negara lainnya. Ada pun macam–macam hak Politik tersebut antara lain: hak untuk berkumpul yang bersifat damai; hak kebebasan berserikat; hak ikut serta dalam urusan publik; hak memilih dan dipilih; serta hak untuk mempunyai akses pada jabatan publik di negaranya. Amanat ini seharusnya bisa menjadi pijakan semua kalangan untuk menjalankan demokrasi kita agar terus tegak tana harus memasungnya dengan membatasi hak politis seseorang apa lagi dengan menghalang-halanginya.

Adanya perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu hal yang lumrah, keberadaannya tidak perlu disikapi dengan reaksioner baik oleh kandidat yang akan maju atau pun oleh para pengusung atau tim suksesnya. Hal ini justru merupakan konsekuensi dalam menjalankan roda demokrasi, yang terpenting adalah sikap bijak dan lapang saat pemilihan telah selesai dilaksanakan, semua pihak dari kandidat serta pengusung harus bisa menerima hasil siapa pun yang terpilih. Jangan sampai iklim komptensi antar kubu masih berlangsung setelah pemilihan usai, masing-masing masih mengedepankan ego dan sikap yang tidka mau membangun daerahnya. Hal inilah yang justru akan merusak tatatan berdemokrasi di negara kita, karena hakikat berdemokrasi adalah adanya keterlibatan dari semua warga negara dalam membangun negara tanpa memandang suku, ras, dan agama namun semua meleburkan diri menjadi satu untuk Indonesia.

Baca Juga :  Kontroversi Kebijakan Sang Menteri

Setiap Sekolah berbasis Islam Terpadu bukan biasanya dibangun oleh simpatisan-simpatisan dari partai tertentu dan bukan tidak mungkin di dalamnya akan terdapat himbauan-himbauan secara lisan kepada setiap staf administrasi dan para pendidikan. Hal ini tentu tidak asing lagi dalam dunia kerja, bahkan bukan saja dalam lembaga pendidikan bahkan dalam dunia kerja lainnya juga pasti berlaku hal seperti ini namun himbauan secara lisan tetap tidak bersifat mengikat terhadap setiap karyawan atau stafnya yang paling berbahaya adalah ada intruksi secara tertulis di lembaga tersebut. Jika hal ini terjadi, justru hal ini telah berlebihan dan tidak memperhatikan etika politik serta melindungi hak pilih setiap orang.

Peristiwa pemecatan guru di SDIT Daarunnajaat Maza Kota Bekasi harus menjadi catatan penting bersama khususnya di sekolah-sekolah swasta untuk tidak meyalahgunakan kewenangannya. Namun demikian, hal ini juga berlaku untuk sekolah-sekolah negeri karena bukan tidak mungkin dalam sekolah negeri juga tidak ada kasus serupa. Pada saat momentum politik khususnya, pihak sekolah sebaiknya tidak menggunakan kedudukannya untuk mengintervensi bawahannya apa lagi mengintimindasi untuk mengusik kedudukan bawahan baik itu untuk memindah tugaskan atau pun memberhentikannya secara paksa bahkan tidak terhormat hanya karena adanya perbedaan pilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Setiap orang memiliki kebebasan politik menentukan hak pilihnya dalam memilih calon kepala daerah berdasarkan akal dan nalurinya sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *