Jokowi Menguji Idealisme Politisi

Oleh : Asep Ikbal

Mahasiswa Program Magister Departemen Pendidiikan Kewarganegaraan SPs UPI

 

Ringkasan Opini :
  • Presiden Joko Widodo merupakan politisi yang secara konsisten dan percaya diri menunjukan pola permainan politiknya terlepas permainan itu baik atau buruk jika ditinjau dari ukuran moral atau ideologi bangsa, namun dengan pola yang demikian, banyak para politisi fragmatis yang dapat dilihat oleh public bahwa Idealisme politisi tidak dapat diukur tanpa diuji terlebih dahulu,
  • Terdapat dua komponen yang secara konsisten diuji oleh suatu pemerintahan yakni konsistensi partai politik, apakah partai politik tertentu mrupakan partai yang memiliki idealisme tinggi dengan memperhatikan platform ataukah partai politik yang fragmatis serta politisi yang idealis ataukah politisi yang menggunakan lobby demi mendapatkan posisi
  • Kepentingan nasional adalah orientasi politik tertinggi yang seharusnya terpatri dalam diri setiap politisi terutama dalam diri pimpinan negara, karena pada hakikatnya suatu pemerintahan merupakan upaya dalam memperjuangkan kepentingan Bersama atau kepentingan nasional.

Dalam masa jabatan yang hampir menginjak usia 4 tahun, Presiden Joko Widodo dengan kewenangan yang dimilikinya telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dirasa kontroversial bahkan otoriter serta memiliki dampak yang dianggap akan membuat bangsa menuju keterpurukan. Namun di sisi lain, gaya kepemimpinan yang dipraktekan oleh Presiden Joko Widodo merupakan komunikasi politik yang cukup tegas dan tidak abu-abu. Artinya bahwa tendensi politik Presiden Jokowi sebagai petugas partai memang sangat kentara serta sangat merawat koalisi partai pendukungnya. Masa kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden banyak menuai reaksi dari masyarakat dan partai oposisi melalui berbagai gerakan mulai dari aksi masa hingga ke hastag dan kaos. Warna-warni kepemimpinan Jokowi seakan menjadi media dari Tuhan untuk menguji para politisi yang idealis dan fragmatis, sehingga masyarakat benar-benar bisa menilai. Sama seperti halnya Megawati yang memiliki sikap tegas sebagai oposisi manakala Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, artinya idealisme politik beliau teruji. Lalu bagaimana dengan sekarang? Adakah politisi bahkan akademisi yang tidak lulus uji? Mengapa dapat terjadi demikian?

Baca Juga :  Sudah Sehat, Setya Novanto Pimpin Rapat Pleno Golkar

 

Orientasi Politik yang Menentukan Posisi

Mi=ungkin terlalu mainstream ketika kita masih mendiskusikan motif seeorang dalam berpolitik atau menjadi politisi karena mungkin saja yang mengetahui motif politik seeorang hanyalah dirinya dan Tuhan. Namun yang menjadi persoalan adalah mengenai dinamisme sikap politisi saat tampil di gelanggang politik. Pertama adalah mengenai institusi politik yakni partai politik yang semakin menjamur di Indonesia karena menganut sistem multi partai. Namun dalam perkembangan perpolitikan di Indonesia, meskipun partai politik merupakan polarisasi kepentingan kelompok amsyarakat serta memilii platform partai, namun nampaknya yang dikedepankan bukanlah pembangunan kemenangan berdasarkan platform ataupun basis partai, namun koalisi yang terbangun adalah karena fragmatisme untuk kemennangan saja.sebagai contoh dapat kita saksikan bagaimana ada partai islam yang pro pemerintahan dengan yang kontra pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan kondisi ideologi partai politik yang kian absurd.

Selain itu, koalisi partai politik juga menjadi semakin absurd ketika terjadi ketidaksesuaian partai politik di pusat dengan di daerah, bahkan di setiap daerah berbeda. Hal tersebut memang dimungkinkan oleh regulasi, namun secara etik partai politik, seharusnya ideologi dan platform menjadi acuan dasar dalam pembentukan koalisi, karena disanalah terdapat visi, misi serta kepentingan masyarakat banyak terhadap suatu tujuan. Dengan kata lain, partai politik di Indonesia seakan berkelamin ganda. Di daerah yang satu partai A berkoalisi dengan partai B, sedangkan di daerah lainnya partai A berseberangan dengan partai B. Sungguh menggelikan memang, namun itulah paradox partai politik, sehingga rasanya sistem multipartai di Indonesia menjadi semakin tidak efektif. Lebih baik partai-partai politik di Indonesia disederhanakan menjadi dua partai seperti halnya di Amerika Serikat sebagai negara yang mengembangkan konsepsi demokrasi.

Baca Juga :  China Tahan 2 Warga Negara Jepang yang Diduga sebagai Mata-mata

Kedua adalah degradasi moral dan penguatan kepentingan politisi. Tidak mengherankan lagi jika kita menemukan politisi yang kemarin menentang pemerintah namun hari ini sedang Nampak bermesraan dengan pemerintah. Itulah wujud fragmatisme politik. Ketika tidak kuasa membuat kekuatan baru sebagai oposisi, maka bagaimana caranya politisi dapat masuk untuk mendapatkan posisi dengan jalur lobby. Namun disadari atau tidak, banyak tokoh-tokoh bangsa baik yang berlatar sebagai akademisi, ekonom maupun seorang puritan politik menampilkan dirinya yang sesungguhnya sebagai orang yang fragmatis. Tidak salah jika Tan Malaka pernah mengatakan bahwa orang baru pantas disebut idealis ketika idealismenya itu telah diuji. Akibatnya banyak warga negara yang kecewa terhadap para politisi yang diagung-agungkannya dan Jokowi dengan pola politiknya telah berhasil membuka tirai kerahasiaan mengenai siapa yang idealis dan fragmatis.

 

Kepentingan Nasional sebagai Orientasi Utama

Politik berkembang sebagai suatu cara yang dipergunakan untuk memperoleh kekuasaan, meskipun pada hakikatnya politik merupakan cara yang diselenggarakan dalam rangka menciptakan keadilan. Salah satu dasar terjadinya politik dan pemerintahan adalah karena kpentingan, sehingga kita selaku warga negara tidak perlu merasa rishi dengan konsepsi politik, karena mustahil ada negara tanpa adanya politik. Namun yang menjadi persoalan dibalik politik phobia yang dialami oleh warga negara dewasa ini adalah politik yang dipertontonkan adalah politik yang berorientasi pada kepentingan individu dan kelompoknya saja, sehingga dengan konsepsi dan konstelasi politik yang berjalan, banyak warga negara yang tidak merasa terwakili oleh para politisi yang sedang brtarung digelanggang politik meskipun dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Titik poin dari politik adalah kepentingan Bersama yang kemudian bertransformasi menjadi kepentingan nasional. Adanya kontestasi pemilihan presiden bukan dalam rangka memenangkan jagoan kita namun dalam rangka manghasilkan pemimpin yang mampu melaksanakan dan mencapai tujuan nasional melalui visi misi yang dibawanya. Ketika Jokowi dan Prabowo bertanding di pilpres 2014, maka itulah saat dimana warga negara berpartisipasi dalam pemilih pemimpin, namun ketika sudah keluar pemenang maka itulah saat warga negara berpartisipasi terhadap pembangunan dan kepentingan nasional. Artinya tidak melihat lagi siapa yang menjadi presiden sekalipun bukan pilihan yang kita khendaki, namun yang harus menjadi perhatian adalah kepeningan nasional di atas segalanya.

Baca Juga :  Richard Thaler Raih Nobel Ekonomi 2017

Tugas pemerintah adalah mencari solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa dan tidak anti kritik, sedangkan tugas warga negara adalah mengawal pemerintah sebagai “pesuruh” yang kita percayai untuk mengurus dan menjaga kedaulatan negara. Logika sederhananya kita sebagai bangsa telah memiliki rumah dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, namun kita memerlukan orang yag dapat menjaga kebersihan, kerapihan bahkan memperindah rumah kita, namun jika orang yang kita percayai itu tidak benar dalam menjalankan amanah, maka kita sebagai pemilik absolut rumah itu layak marah dan menegur apalagi jika banyak bagian dari rumah kita yang sedikit demi sedikit dijual atau memberikan tempat tinggal kepada orang asing yang tidak memiliki hubungan dengan kita. Dengan demikian baik pemerintah maupun warga negara pada segala posisi dan lapisan harus memiloiki orientasi yang sama, bahwa yang kita dukung dan junjung tinggi adalah kepentingan nasional dan bukan membela satu kelompok, satu golongan ataupun satu orang saja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *