Peranan Ulama dalam Negara Demokrasi : Antara Otoritatif dan Otoriter

Oleh : Asep Ikbal

Mahasiswa Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI

 

Ringkasan Opini :
  • Peranan ulama telah teruji oleh zaman dalam memberikan kontribusinya dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ulama memiliki peranan yang berbeda setiap babak rezim termasuk pada rezim demokrasi. Ulama masih memiliki peranan serta masuk ke dalam hitungan kekuatan politik di Indonesia.
  • Islam sebagai suatu ajaran telah membawa konsepsi kepada kehidupan politik, sehingga ada suatu kerancuan dalam kehidupan berpolitik kita, ketika demokrasi berkembang dan dijadikan sebagai sistem politik di Indonesia, namun islam tetap konsisten mengimplmenetasikan ajaran islam dalam berpolitik, sehingga banyak kelompok yang tidak setuju dengan realitas tersebut dan menjadikan konsepsi atau ide sukularisasi sebagai alat gebuk dalam menggembosi peranan udara.
  • Ulama memegang salah satu kunci terimplmemnetasinya kehidupan negara yang demokratis, karena salah satu penghambat tegaknya demokratisasi di Indonesia adalah patron-klien serta praktek feodalistik yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Ulama dengan otoritasnya dapat membuat otoriterianisme yang bertentangan dengan demokrasi atau mencerdaskan kelompoknya yang sesuai dengan semangat demokrasi.

 

Eksistensi ulama di Indonesia tidak dapat ditepis lagi sebagai sebuah realita yang bernilai historis dan sosiologis di Indonesia. Dalam upaya-upaya mencapai dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia, maka peranan ulama sangat menonjol disana. Hal ini lebih disebabkan oleh sistem pesantren yang pada saat itu mengalami kemajuan pesat, sehingga satu ulama atau kyai dapat memiliki ribuan bahkan puluhan ribu santri yang memiliki rasa khidmat terhadap gurunya, sehingga banyak perjuangan kemerdekaan diwarnai oleh keterlibatan santri dan kyai di dalamnya. Pada setiap masa pemerintahan mulai dari masa pemerintahan Kolonial, Jepang, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, ulama dan kyai selalu masuk dalam hitungan politik yang harus didudukkan pada tempat yang tepat, sehingga ada rezim yang menjadikan ulama dan kyai sebagai teman dengan penghargaan yang tinggi dan ada pula rezim yang menjadikan ulama dan kyai musuh dengan penuh kecurigaan, pengawasan bahkan penculikan. Lalu bagaimana pada era reformasi dengan proses demokratisasi yang semakin berkembang? Apakah ulama masih boleh memberikan perintah kepada para santrinya dalam memilih calon pemimpin? Apa yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat modern dalam memilih?

Baca Juga :  Kerja Keras dalam Mendidik Generasi Emas

 

Doktrin Islam dalam Politik

Pada prinsipnya demokrasi membawa kita kepada pilihan untuk memilih ide bernegara yang lebih relevan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Dua ide yang muncul serta menjadi diskursus akhir-akhir ini di ruang public adalah tentang kehidupan negara yang harus terpisah dengan agama (sekularisme) serta ide agar negara Indonesia tetap mempertahankan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebanyakan akademisi tentu akan berpersfektif bahwa tidak mungkin sekularisasi diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan ide bernegara yang sangat mendasar yakni Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa setiap nafas kehidupan bernegara harus disertaid dengan mengadakan Tuhan di dalamnya. Namun yang akhir-akhir ini menjadi bahan kritik dari kelompok yang memiliki pandangan sekuler karena agama yang sejatinya mengatur kehidupan masyarakat dalam beribadah dan berkehidupan, justru digunakan sebagai komoditas politik atau dengan kata lain, agama memiliki nilai dalam konstelasi politik di Indonesia.

Pemikiran kaum sekuler yang demikian nampaknya kurang memahami bagaimana agama memandang politik khususnya agama islam. Islam mengajarkan doktrin-doktrin politik, karena dalam ajaran islam ada yang disebut dengan shiyasah (politik) dan tidak dapat dilakukan pemisahan antara ajaran islam yang berwarna politik serta non politik karena islam tidak mengenal sekularisasi politik dan agama. nafas berpolitik haruslah berdasarkan Tuhan Yang maha Esa dan tidak menempatkan Tuhan hanya dalam ruang-ruang privat dan tempat ibadah. Artinya bahwa doktrin-doktrin dalam kitab suci umat islam tidak dapat “dikondisikan” oleh siapapun karena secara normative yang demikian adalah prinsip yang harus dipegang. Namun yang menjadi masalah adalah politik islam yang terpelihara dalam negara yang menganut sistem demokrasi, karena mau bagaimanapun, modal dari demokrasi adalah kebebasan individu, namun dalam praktek demokrasi kita khusunya dalam pemilu, para santri harus ikut kyai atau gurunya dalam memilih, artinya disana sudah ada transaksi dan penyerahan hak dari santri kepada kyai atau ulama.

Baca Juga :  Mengembangkan Dialog Kebangsaan Dalam Menangkal Bahaya Laten Demokrasi
ulama dan negara
ulama dan negara

Kondisi tersebut mungkin wajar karena itu doktrin, namun dari sudut pandang strategi politik, hal tersebut memungkinkan para politisi dalam pengondisian suara akan merapat kepada para ulama, karena mengondisikan dan meyakinkan satu orang bisa mendapatkan ribuan suara. Artinya inilah yang disebut dengan pencedraan demokrasi sehingga demokrasi tidak berkembang dan hanya membengkak. Itulah yang sebenarnya menjadi duduk perkaranya dan menimulkan kekhawatiran banyak pihak yang ingin secara konsekuen melaksanakan demokrasi sehingga sekularisme hanyalah suatu konsepsi atau ide yang digunakan sebagai alat pukul terhadap peranan ulama dalam pemilihan umum. Akhirnya kita bisa menangkap secara filosofik bahwa suatu ideologi, faham ataupun konsepsi yang muncul tidak dapat dilepaskan dari kepentingan yang berkembang atau dapat dikatakan bahwa asbabunnuzulnya adalah kepentingan, namun belum dapat diukur apakah itu kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia atau hanya segelintir saja yang ingin melakukan hegemoni terhadap politik di Indonesia.

 

Patron-Klien dalam Sistem Demokrasi

Feodalistik yang masih terjadi pada perpolitikan Indonesia bukan tanpa sebab yang substansial, meskipun sistem politik kita sudah modern dengan ditandai tumbuhnya partai politik sebagai instrument atau pilar demokrasi. Feodalisme itu salah satunya ditunjukan oleh masih adanya patron-klien yang salah satunya adalah antara kyai-santri yang secara historis sulit untuk dihilangkan. Hingga saat ini, pemahaman seperti itu masih tetap berkembang, sehingga tidak heran jika Indonesia sangat sulit mencapai kedewasaan berdemokrasi. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa meskipun sistem negara ini demokrasi, namun islam sebagai suatu ajaran juga membawa dan mengimplmenetasikan konsepsi politiknya dalam kehidupan bernegara dan mungkin juga agama dan faham-faham lain, namun seakan menjadi soal ketika islam sebagai mayoritas secara konsisten tetap melaksanakan ajaran-ajaran politik berdasarkan konsepsi keislaman. Hingga saat ini, sebenarnya tidak ada lagi konflik diametral antara keislama dan keindonesiaan karena islam menjadi salah satu kontributor dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga :  Alumni Bidikmisi Jangan Lupa Diri

Intruksi politik dari ulama terhadap para santri atau terhadap kominitas masyarakat yang lebih besar lagi merupakan salah satu konsepsi yang harus dituruti dalam ajaran agama islam, sehingga jika santri tidak mengikuti intruksi kyainya, maka akan dianggap berdosan atau minimalnya ada beban moral. Artinya bahwa mengikuti intruksi dari ulama adalah kewajiban, namun hal itu akan membahayakan proses demokrasi dan secara sekilas dapat dinilai bahwa itu sangat bertentangan dengan semangat demokrasi, sehingga para ulama haruslah memahami hal tersebut, bahwa mengeluarkan intruksi politik dalam pemilihan umum bukanlah sebuah kewajiban, sehingga ketika tidak dilakukanpun tidak aka nada masalah. Pada realitasnya tentu banyak masyarakat yang meminta pandangan dan arahan kepada para ulama dan kyai yang dirasa lebih bijaksana, namun hanya sekedar arahan yang diberikan sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian, kunci terwujudnya negara Indonesia yang demokratis salah satunya berada pada genggaman para ulama, apakah akan membuat intruksi-intruksi politik yang seakan Nampak sebagai otoritasnya namun pada hakikatnya adalah suatu bentuk otoriter ataukah ulama mau memberikan arahan dan pandangan politik kepada komunitasnya yang berorientasi pada kecerdasan umat islam dalam berpolitik serta terciptanya kematangan berdemokrasi yang penuh rasa tanggung jawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *