Sekolah : Antara Pembebasan dan Pemenjaraan

Oleh : Asep Ikbal
Mahasiswa Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI
Ringkasan Opini :
  • Secara kuantitatif Pendidikan Indonesia terus mengalami peningkatan dengan partisipasi masyarakat Indonesia untuk bersekolah, bahkan akhir-akhir ini, narasi sekolah sebagai kewajiban warga negara telah menjadikan bangsa Indonesia memiliki pandangan bahwa sekolah adalah gaya hidup dan jika tidak sekolah akan merasa tidak gaya (tidak kekinian). Alhasil yang berkembang bukan intelektualitas dan aspek lain yang menjadi tujuan Pendidikan nasional, namun hanya lembaran ijazah.
  • Hasil dari fenomena persekolahan yang lebih mengutamakan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didiknya adalah merawat bahkan meningkatkan permasalahn bangsa ini, karena sekolah tidak di desain untuk melatih peserta didik agar mampu berpikir menyelesaikan permasalahan-permasalahan di republic ini seperti masalah kesenjangan ekonomi, kekisruhan politik, konflik sosial dan sebagainya masih terus terjadi.
  • Tes pada dunia Pendidikan menjadi variable penting dalam mengukur keberhasilan pembelajaran, namun yang menjadi persoalan bahwa tes dengan menggunakan pilihan ganda masih menjadi pilihan favorit dewasa ini. Bagaimana bangsa Indonesia masih berpikir monoton meskipun telah didukung dana Pendidikan 20% APBN bahkan ditambah lagi sekalipun, jika pemikiran peserta didik tidak diberikan kebebasan dan masih “ditindas” dengan jawaban yang dipaksakan.

 

Dari waktu ke waktu, tren orang Indonesia untuk bersekolah terus meningkat, jika tahun 80-an sangat jarang yang melanjutkan ke SMA apalagi ke bangku perguruan tinggi sehingga dianggap sebagai orang-orang yang luar biasa, namun kini lulusan SMA bukan lagi sesuatu yang spesial termasukpun seorang sarjana. Fenomena tersebut menandakan bahwa minat orang Indonesia untuk bersekolah sudah semakin tinggi, sehingga menciptakan suatu tantangan baru yang di desain sedemikian rupa agar orang berbondong-bondong memiliki pemikiran tentang pentingnya sekolah. Lalu apa yang menyebabkan orang Indonesia kian berpikir bahwa sekolah adalah penting? Apakah yang ditimbulkan hanya berupa minat untuk bersekolah ataukah kesadaran? Apa perbedaan output dari sekolah yang hanya sebatas minat dengan sekolah yang tumbuh dari kesadaran? Apakah benar bahwa tidak sedikit sekolah dan perguruan tinggi yang hanya berorientasi untuk menjadikan jalur Pendidikan sebagai lahan bisnis?

Baca Juga :  Cukup Satu Periode Jadi Pemimpin di Indonesia

 

Pendidikan sebagai Amanat Konstitusi

Tidak gagap lagi bagi kita untuk mengemukakan bahwa Pendidikan merupakan salah satu amanat dari konstitusi sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat mengenai tujuan nasional yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Meskipun makna dari mencerdaskan kehidupan bangsa pada dasarnya tidak dapat diklaim melalui sekolah formal sebagai satu-satunya cara untuk memanifestasikan tujuan tersebut, namun paradigma yang terbangun sudah sedemikian rupa, akibatnya bangsa kita semakin gemar bersekolah namun belum gemar mengejar esensi daripada sekolah tersebut atau tujuan dari Pendidikan itu sendiri.

Tidak jarang Pendidikan dijadikan sebagai tumbal dari keterpurukan ekonomi, konflik social, kegaduhan politik bahkan kriminalitas. Dahulu bangsa kita memiliki mindset dan judgment bahwa yang mencuri adalah mereka yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah, bahwa mereka yang senang bermusuhan karena kurangnya Pendidikan, bahwa kemiskinan dan keterpurukan ekonomi sebagai akibat dari rendahnya Pendidikan bangsa kita. Sehingga semua masalah tersebut dipaksa untuk dijawab oleh Pendidikan sebagai suatu konsepsi solusi kongkrit dalam memberantas kejahatan, menciptakan kondisi social politik yang aman dan tertib, menciptakan kesejahteraan atau orang sering mengatakan bahwa hanya pendidikanlah yang dapat memutus mata rantai kemiskinan. Seara parsial mungkin benar, namun secara holistic, mengapa korupsi semakin bertransformasi dalam berbagai bentuk yang lebih modern? Mengapa kesenjangan ekonomi semakin berkembang dan mengapa konflik social dan politik tetap berkembang bahkan sudah semakin membuat rakyat jenuh?

Dengan kondisi yang demikian, maka secara sederhana kita dapat membuat asumsi-asumsi baru dari hasil perjalanan Pendidikan kita, pertama bahwa Pendidikan belum mampu menghilangkan atau mengurangi kriminalitas di negeri ini. Pencurian bertransformasi menjadi korupsi yang tersistem serta dilakukan Bersama-sama yang sudah pasti oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kedua bahwa Pendidikan atau sekolah belum mampu menghilangkan sebab-sebab timbulnya konflik social dan politik. Konflik atau perselisihan social yang terjadi semakin bervariasi bentuknya termasuk kini dapat dipicu dengan mudahnya di media social. Ketiga bahwa Pendidikan atau persekolahan belum bisa mennuntaskan masalah ekonomi. Meskipun pendapatan perkapita semakin naik, namun tidak sedikit masyarakat yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesenjangan ekonomi yang terjadi semakin tinggi antara si miskin dan si kaya, sehingga menurut Hegel terciptalah kembali kelas-kelas social dimana ad akelas penindas dan kelas yang tertindas.

Baca Juga :  Novel di Persimpang Jalan, Butuh Keadilan
Sekolah
Sekolah Pemenjarahan dan Pembebasan

Selain itu, Pendidikan yang sejatinya menciptakan kader-kader bangsa dengan taraf intelektualitas dan jiwa social yang baik justru semakin menjauhkan para pelajar dengan masyarakat atau denga kata lain, Pendidikan seakan menciptakan tembok pemisah antara kaum intelektual dengan masyarakat pada umumnya. Kita dapat melihat tidak sedikit mahasiswa yang justru gugup dan gagap ketika bersentuhan dengan masyarakat. Artinya apa yang diamanatkan oleh konstitusi terhadap Pendidikan sebagai salah satu cara mewujudkan kecerdasan bangsa belumlah sampai. Dengan demikian, Pendidikan sebagai ruh harus hidup pada jasadnya yang asli. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila merupakan suatu gagasan yang seharusnya menjadi prioritas dalam membangun sistem Pendidikan kita agar tetap dapat diterima dalam sosio-kultural bangsa Indonesia.

 

Pilihan Ganda dalam Pendidikan

Penilaian melalui tes merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hasil daripada proses pembelajaran yang dilakukan. Tesnya bervariasi, ada tes secara tertulis Maupin lisan atau praktek. Salah satu metode tes yang digemari di persekolahan bahkan mungkin kampus dalam pembelajaran sehari-hari adalah menggunakan pilihan ganda. Pilihan ganda (multiple choice) banyak dipilih karena memudahkan para guru ataupun dosen dalam menilai tes tersebut serta tidak memakan waktu lama, berbeda jika tes yang diberikan adalah berupa uraian yang mana untuk memeriksanya memerlukan waktu yang lama karena banyaknya jawaban serta relativitas yang dikandungnya. Dari hal-hal tersebut, kita sudah dapat mendeteksi kekeliruan berpikir (palacy of logic) dalam dunia Pendidikan kita. Orientasi yang dibangun lebih kepada hasil dengan cara-cara instan dan bukan proses yang berdarah-darah.

Dalam hal ini setidaknya kita sudah dapat menebak tentang apa yang sebenarnya membuat orang-orang Indonesia berpendidikan tinggi namun tetap berpemikiran rendah? Kebiasaan dan pola yang dibangun tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk melatih berpikir secara mendalam (deeper thinking), sehingga tidak ada salahnya apa yang dikemukakan oleh Rocky Gerung bahwa “Ijazah hanya menunjukan kita pernah bersekolah namun tidak menunjukan bahwa kita bisa berpikir”. Sungguh sangat mengkhawatirkan jika Pendidikan yang dijalani belasan bahkan puluhan tahun namun tidak menciptakan konseptor-konseptor yang memahami dirinya dan negaranya dan justru yang tercipta hanyalah sarjana-sarjana yang selanjutnya akan menjadi baud-baud mesin kapitalis.

Baca Juga :  Menyoal Akar Permasalahan Bangsa Indonesia

Masih digunakannya metode pilihan ganda merupakan salah satu penyebab rendahnya intelektualitas dan daya literasi bangsa kita. Untuk menjawab pilihan ganda, siswa atau mahasiswa “sebodoh” apapun tentu dapat mengisi dengan menebak-nebaknya dan secara peluang tentu aka nada yang benar, artinya pilihan ganda (multiple choice) sudah tidak cocok digunakan sebagai indicator tingkat keberhasilan Pendidikan. Selain itu, pilihan ganda secara filosofik akan membatasi peserta didik untuk berpikir lebih dalam lagi. Inilah yang kemudian menciptakan dilematis tentang fungsi sekolah yang seharusnya menjadi media pembebasan namun pada prakteknya justru menjadi media penindasan intelektual. Karena tidak dibiasakan berpikir secara komprehensif, maka ketika ditanya mengenai suatu konsep, maka akan banyak yang menjawab bahwa itu tidak ada di dalam buku atau pilihan lainnya adalah mencari di mesin pencarian (search engine).

Pendidikan bukan media untuk memaksa peserta didik mengakui hal-hal yang selalu dianggap sebagai kebenaran umum dengan menjejali teori-teori dan diktat-diktat penuh angka serta Pendidikan tidak boleh memberikan judgment kepada peserta didik yang memiliki pemikiran berbeda. Artinya fungsi Pendidikan persekolahan sebagai sarana pembebasan atau pemenjaraan intelektualitas sangatlah tipis. Jika penyelenggara Pendidikan tidak memahami mengenai konsepsi tersebut, maka niscaya kita semua menjadi orang yang berdosa dengan tidak mengakui kekahasan pemikiran orang lain sebagai kekayaan intelektual. Penilaian dan administrasi jangan dijadikan sebagai dalih bagi para pendidik untuk mengorbankan kepentingan dan esensi dari Pendidikan yang utama yakni berkembangnya intelektualitas dan kecerdasan moral bangsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *