Komite Mantan Pemuda Indonesia (KMPI): Sebuah Refleksi Kaderisasi Pada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

 

Matangasa- Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat berharga, hal tersebut bukan hanya sekedar ungkapan seremonial dalam mengangkat eksistensi pemuda yang jumlahnya sedang berlimpah di republik ini. Secara historis, kemerdekaan Indonesia lahir daripada prakarsa dan konsensus yang dibuat oleh para pemuda pada 28 Okober 1928 yang bertekad untuk melakukan integrasi kebangsaan dan kewilayahan. Selain itu, pemuda selalu tampil dalam meluruskan sejarah bangsa dari penyelewengan kekuasaan (abuse of power). Namun lambat laun, justru para aktivis juga berpotensi dan bahkan secara sadar melanggar aturan hukum yang berlaku. Pada pasal 1 poin (1) UU Nomor 40 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Indonesia yang merupakan negara hukum (rechtstaat) secara nyata memaksa setiap warga negara untuk taat terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku. Namun realitas yang terjadi justru menunjukan bahwa tidak sedikit pengurus OKP bahkan KNPI yang merupakan wadah bagi OKP-OKP diisi oleh mereka yang menurut Undang-undang bukan lagi pemuda, artinya mereka adalah mantan pemuda atau pura-pura pemuda. Lantas dimana titik problematika ini? Bagaimana agar para pemuda sebagai kekuatan moral (moral force) tidak menjadi para pelanggar peraturan di kemudian hari?

Problem 1 : Panjangnya Rantai Kaderisasi

Harus diakui bahwa tidak sedikit Orgaisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang memiliki anggota sangat banyak dengan cabang-cabang yang hampir berada di setiap kota. Bahkan kelahiran OKP-OKP tersebut mendahului kelahiran KNPI, misalnya saja Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang hingga saat ini masih tetap eksis, belum lagi banyak OKP yang lahir pasca kelahiran KNPI dengan progresifitas yang tak kalah melesat.

Baca Juga :  Novel di Persimpang Jalan, Butuh Keadilan

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi tentang panjangnya rantai perkaderan di suatu organisasi, misalnya saja di OKP A untuk menjadi pengurus di level cabang adalah mereka yang berada di tingkat 6 jenjang strata 1 yang berusia sekitar 25 tahun, sehingga untuk mencapai level di pengurus pusat/ pengurus besar banyak yang sudah lewat usia 30 tahun. Artinya bahwa tidak sedikit aktivis yang bukan lagi pemuda namun masih menjadi pengurus di OKP. Lalu bagaimana agar perkaderan di OKP-KP dengan “antrian” yang panjang dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan tuntutan Undang-undang?

Problem 2 : Rendahnya Pengembangan Skill dalam OKP

Pelayanan kepemudaan sebagaimana banyak dibahas dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak terlepas dari penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Artinya bahwa suatu organisasi kemasyarakatan pemuda  (OKP) juga harus berusaha menghadirkan pelayanan kepemudaan, sehingga pemuda dapat tumbuh kesadarannya tentang peran dan fungsinya sebagai agen perubahan (agent of change), agen kontrol sosial (agent of social control) serta kekuatan moral (moral force). Dengan demikian, organisasi harus memiliki fungsi dalam menumbuhkan kesadaran pemuda yang merupakan anggotanya. Menjadi persoalan ketika para pemuda yang masuk suatu OKP namun didalamnya tidak ditumbuhkan kesadarannya agar menjadi warga negara yang lebih baik.

OKP sebagai kawah Chandradimuka harus dapat “mematangkan” mental para pemuda yang merupakan anggotanya sehingga memiliki daya saing (keberdayaan) dalam menghadapi berbagai tantangan di abad 21 serta di era revousi industri 4.0. tingkat keberdayaan seseorang ditandai dengan kemampuan (skill) baik soft skill maupun hard skill, sehingga jika seorang oemuda yang mengikuti suatu OKP telah memiliki modal berupa kompenetsi-kompetensi yang dibutuhkan, maka kelak dapat memberdayakan masyarakat. Namun di satu sisi, lamanya seorang pemuda di OKP bahkan hingga batas usianya melebihi 30 tahun, seakan menjadi tanda bahwa sulit move on seorang pemuda dari OKP sebagai salah satu ciri ketidakberdayaan dalam menghadapi tantangan zaman

Baca Juga :  Hantu Elektabilitas yang Lumpuhkan Intelektualitas

Setiap anggota OKP memiliki bakat atau potensi yang berbeda-beda, sehingga pengelolaan sumber daya manusia di OKP menjadi salah satu agenda yang sangat penting dalam upaya pengembangan, baik pengembangan kemampuan intelektual, keterampilan maupun pengembangan sikap kepemimpinan. Artinya bahwa OKP merupakan tempat yang menghasilkan progresifitas para kadernya. Harus diakui bahwa pembentukan para kader di OKP tidak hanya untuk kepentingan kaderisasi saja, guna melanjutkan estafeta kepemimpinan atau kepengurusa di OKP tersebut, namun organisasi diciptakan untuk pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian output dari suatu OKP haruslah jelas serta siap untuk mengimplementasikan apa yang didapatnya di organisasi untuk memberdayakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat.

Problem 3: Penegakan Disiplin di OKP

Konsistensi berpikir dapat tercermin dalam tindakan-tindakan yang dilakukan, idealisme sebagai kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda sebagaimana dikemukakan oleh Tan Malaka bukan terbatas pada idealisme berpikir namun merupakan suatu idealisme yang komprehensif. Namun problematika tentang rendahnya penegakan disiplin dalam OKP menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas dari OKP tersebut. Berbagai bentuk penyimpangan di OKP yang paling sering terjadi seperti jangka waktu atau periode kepengurusan yang tidak sesuai dengan AD/ART, independensi organisatoris serta yang paling krusial adalah usia dari pengurus OKP yang melanggar undang-undang kepemudaan.

Tidak jarang para pengurus OKP seakan-akan tidak memahami atau menutup mata adanya peraturan mengenai usia anggota atau pengurus suatu OKP. Lambat lau pembiaran semacam itu akan berdampak negatif khususnya terhadap OKP tersebut dan umumnya terhadap pembangunan bangsa. Sehingga dalam upaya revitalisasi fungsi organisasi kepemudaan agar dapat mencapai tujuan-tujuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain dengan meningkatkan kesadaran.

Baca Juga :  Ridwan Kamil akan Hadir dalam Pengumuman Cagub Jabar oleh PPP

Kesadaran merupakan puncak dari pengetahuan, artinya dalam mencapai suatu kesadaran maka diperlukan edukasi atau internalisasi pengetahuan, seperangkat pengetahuan yang perlu diinternalisasikan kepada para pemuda dan masyarakat umum dalam konteks ini adalah pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang beraku mengenai kepemudaan dan organisasi kepemudaan, selain itu juga mengenai peran dan fungsi pemuda dalam membangun peradaban bangsa.

Kemudian memperlancar sirkulasi atau estafeta kepemimpinan dan perkaderan. Seringkali kemunduran bahkan bubarnya suatu organisasi disebabkan oleh egoisme dan arogansi kekuasaan. Organisasi yang bersifat perkaderan seringkali kehilangan substansinya manakala sudah didominasi oleh orientasi kekuasaan, akhirnya terjadi degradasi makna perkaderan tersebut. AS Hornby menyebutkan bahwasanya “cadre is small group of people, who are especially choosen and train for particular purpose”. Artinya bahwa kader adalah mereka yang terpilih kemudian dilatih agar menjadi tulang punggung dari organisasi yang lebih besar (negara). Artinya substansi organisasi kader adalah kawah Chandradimuka yang mempersiapkan dan membentuk kader-kader pemimpin bangsa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *