Bahan Bakar Pilpres 2019, Pilih China atau Amerika?

MATANGASA-Pertarungan politik seperti pemilihan presiden sama halnya seperti suatu peperangan yang berlangsung. Sebelum peperangan dimulai, sebenarnya kita sudah dapat memastikan bahwa dikemudian hari akan ada pihak yang menang dan yang kalah. Untuk memenangkan suatu kontestasi politik seperti pemilihan presiden, maka diperlukan suatu strategi yang dapat membawa calon yang diusung menuju kemenangan. Sun Tzu sebagai panglima perang, memiliki suatu filosofik peperangan bahwa “menyerang adalah pertahanan yang terbaik”. Hal tersebut secara nyata ditunjukan oleh kedua pasangan calon yang berkompetisi dalam pilpres 2019 dewasa ini. Agresifitas untuk menyerang lawan lebih menonjol daripada upaya bertahan (defence) terhadap serangan.

Politik menyerang menimbulkan konsekuensi logis yakni harus kuatnya “bahan bakar” dalam melakukan serangan yang konsisten sehingga lawan dapat benar-benar dikalahkan. Apakah mampu setiap pasangan calon untuk menyediakan logistik secara mandiri? Lalu darimanakah “bahan bakar” bisa didapatkan agar mesin politik dapat tetap menyala?

Demokrasi Langsung dan Politik Ongkos Tinggi

Demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung bukan hanya persoalan cara menentukan pemimpin atau wakil-wakil rakyat, namun keduanya merupakan substansi dari implementasi politik yang akan dijalankan. Berbeda halnya dengan kita mau pergi ke Brastagi, apakah mau menggunakan mobil atau sepeda motor, itu adalah cara, namun lain persoalannya ketika akan menentukan pemimpin dan para wakil rakyat. Tidak dapat demokrasi langsung dan tidak langsung dijadikan sebagai pilihan. Pilihannya Cuma satu yakni memilih model demokrasi yang paling substansial dan sesuai dengan kebutuhan bangsa kita.

Demokrasi langsung menjadi suatu bentuk rekayasa kehidupan politik bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan berubahnya pola-pola politik. Peningkatan modal kampanye (campaign capital) yang semakin membengkak. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan di lebih dari 500 kabupaten/kota pada 34 provinsi, sangat mustahil jika cost politic yang dikeluarkan berkisar pada angka ratusan milyar rupiah saja. Tentu saja akan mencapai puluhan bahkan trilyun rupiah apalagi jika dikalkulasikan, tentu saja tidak akan ada angka pasti untuk itu.

Baca Juga :  Menjaga Pemuda Indonesia dari Narkoba dan Miras Oplosan

Peningkatan biaya pemenangan yang kian melambung tinggi bukan tanpa alasan. Pemilu secara langsung menghendaki adanya upaya-upaya progresif dari para gladiator dalam merebut hati pemilih melalui berbagai cara. Ituah esensi dari demokrasi langsung. Darisana kita dapat melihat bahwa pemilihan model demokrasi adalah perubahan substansi, setiap model demokrasi memiliki substansinya sendiri. Perubahan substansi secara revolusioner akan merubah cara-cara dan moral politik para politisi. Demi tujuan merebut hati rakytat, maka secara teknis harus banyak melakukan upaya-upaya pendekatan, baik yang bersifat materialistik, kultural, primordial bahkan agama. Semua dijadikan asuransi dalam memperoleh suara. Tetapi yang paling kongkrit dari itu semua adalah ketersediaan “bahan bakar politik” yang harus tetap terjaga. Artinya bahwa pemilihan umum secara langsung merubah total tatanan pendekatan politik dari awalnya pendekatan terhadap para elit namun kini harus melakukan pendekatan ke semua sektor dan lapisan.

Model kampanye baik yang bersifat konvensional maupun modern tetap saja akan memerlukan akomodasi yang tinggi. Secara telanjang kita sudah dapat mengasumsikan bahwa mustahil jika seorang calon presiden dan wakil presiden menggunakan seluruh uangnya untuk suksesi kemenangannya, jikapun hal tersebut dilakukan maka belum tentu pula cukup. Oleh karena itu, konsekuensi logis lainnya yang muncul dalam era demokrasi langsung adalah lahirnya para investor politik baik yang berlatar belakang sebagai pengusaha maupun penguasa, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan secara total.

Jokowi VS Prabowo, China VS Amerika

Kemunculan isu Jokowi antek China dan Prabowo antek Amerika ikut mewarnai dinamika politik yang kian memanas. Keterlibatan negara super power dalam konteks politik pada dasarnya tidak dapat dinaifkan lagi. Dalam teori ketergantungan (dependency theory), selalu diciptakan adanya ketergantungan negara ketiga (berkembang) ke negara kesatu (maju) tak terkecuali dalam permainan politik yang secara tidak kebetulan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi langsung.

Baca Juga :  Menjadi Pemilih Cerdas di Pilkada 2018

Negara-negara super power seperti China dan Amerika tentu selalu ingin campur tangan dalam urusan-urusan negara berkembang karena akan sangat menentukan kemajuan negara mereka, baik itu sebagai pasar maupun motif lainnya. Keterlibatan atau campur tangan China dan Amerika sangat kuat karena kedua-duanya merupakan saingan yang sangat kuat dalam satu dekade terakhir, termasuk di Indonesia sebagai salah satu “medan pertempuran” mereka. Pilpres 2019 menjadi salah satu momentum yang sangat menentukan sepak terjang kedua negara super power tersebut di tanah air. Di satu sisi, para calon presiden dan wakil presiden sangat memerlukan “bahan bakar” dalam menghadapi pertarungan, akhirnya tidak mustahil jika semua saling mencari dan bertemu sehingga membuat suatu kesepakatan atau kontrak politik.

Kontestan di pilpres 2019 sama dengan pilpres 2014 yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Jika sedikit menengok pada perkembangan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang secara nyata banyak memberikan proyek-proyek kepada perusahaan ataupun orang-orang China, seharusnya kita jangan merasa kaget, karena itu merupakan manifestasi dari semacam kontrak politik pada pilpres 2014 lalu, artinya Jokowi berpatron ke China dalam memperoleh bantuan “bahan bakar” untuk memenangkan pertarungan. Jika asumsi tersebut di bantah, lantas mengapa China lebih mendominasi?

Dalam peta politik 2019 yang kemungkinan besar negara super power yang menjadi patron Jokowi dan Prabowo masih tetap sama. Kita dapat berasumsi bahwa jika bukan Jokowi yang terpilih sebagai presiden pada 2014 lalu melainkan Prabowo, maka kebijakan pemberian tender proyek dan sektor-sektor lain belum tentu akan didominasi oleh China, mungkin oleh Amerika. Kita dihadapkan pada politik yang kurang menguntungkan karena semuanya menjadi sandraan negara-negara super power. Jika yang satu bersandar model ke super power sedangkan yang lainnya tidak, maka sudah dapat dipastikan akan kalah, sedangkan tidak ada satupun pasangan calon yang mau dipastikan kalah sebelum bertarung, oleh karena itu mau tidak mau harus juga memilih sandaran lain sebagai upaya mengimbangi gerakan lawan.

Baca Juga :  Bahaya Fobia China

Pilpres 2019 secara substansial kurang menguntungkan rakyat Indonesia karena sudah terskema sedemikian rupa, kita tinggal memilih mau dikuasai oleh siapa, China atau Amerika? Suatu pilihan yang sangat sulit, namun itulah konsekuensi dari demokrasi langsung menurut Aristoteles yakni kita harus memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Demokrasi menuntut akal sehat dan akal sehat akan hadir dalam kehidupan demokrasi manakala kita sebagai rakyat mau peduli dan membuka mata terhadap berbagai ekses politik yang akan timbul akibat pilihan dan tindakan kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *